Planned Parenthood menyatakan satu juta pasien bisa kehilangan asuransi jika dana Medicaid dihentikan.
Seorang hakim federal di Amerika Serikat memutuskan menolak upaya Presiden Donald Trump untuk mencabut pendanaan Planned Parenthood, organisasi layanan kesehatan reproduksi yang lama menjadi sasaran kemarahan kelompok konservatif.
Dalam putusan pada Senin, Hakim Distrik AS Indira Talwani menetapkan bahwa klinik Planned Parenthood harus terus menerima penggantian biaya dari Medicaid, program kesehatan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu.
"Pasien kemungkinan akan mengalami dampak buruk pada kesehatan jika layanan terganggu atau tidak tersedia," jelas Talwani dalam perintahnya. "Khususnya, pembatasan akses layanan kesehatan berisiko meningkatkan kehamilan tidak direncanakan dan komplikasi terkait akibat berkurangnya akses kontrasepsi efektif, serta peningkatan kasus infeksi menular seksual yang tidak terdiagnosis dan diobati."
Planned Parenthood menggugat pasal dalam RUU pajak dan anggaran Partai Republik yang memotong pembayaran Medicaid selama satu tahun bagi penyedia layanan aborsi yang menerima lebih dari $800.000 dari Medicaid pada 2023.
AS sudah melarang dana federal digunakan untuk layanan aborsi. Organisasi seperti Planned Parenthood, selain menyediakan aborsi, juga menawarkan layanan kesehatan reproduksi seperti kontrasepsi, tes kehamilan, dan pemeriksaan IMS.
Organisasi ini memperkirakan pasal tersebut bisa menyebabkan penutupan 200 klinik di 24 negara bagian, dengan lebih dari satu juta pasien berisiko kehilangan asuransi.
Politisi konservatif sejak lama berupaya membatasi akses dana federal untuk Planned Parenthood, penyedia layanan aborsi terbesar di AS, sebagai bagian dari gerakan membatasi layanan kesehatan reproduksi.
Sejak Mahkamah Agung AS membatalkan Roe v Wade—putusan 1973 yang menetapkan aborsi sebagai hak konstitusional—pada Juni 2022, banyak negara bagian yang dipimpin Republik memberlakukan pembatasan baru atau larangan total terhadap aborsi.
"Hari ini, hakim federal mengeluarkan putusan sementara yang memblokir pasal dalam undang-undang rekonsiliasi yang secara tidak konstitusional ‘mencabut dana’ Planned Parenthood agar tidak berlaku kembali," ungkap Planned Parenthood dalam pernyataannya.
"Artinya, pasien tetap bisa menggunakan Medicaid di klinik Planned Parenthood, dan klinik kami tetap menerima penggantian biaya untuk layanan penting yang diberikan."