Hakim federal di Amerika Serikat melarang usulan pembatasan surat suara melalui pos yang didukung oleh Presiden Donald Trump.
Di Washington DC pada hari Rabu, Hakim Distrik Emmet Sullivan memutuskan mendukung NAACP, sebuah organisasi hak sipil, dalam gugatannya melawan Layanan Pos AS (USPS).
Sullivan berpendapat bahwa pembatasan itu kemungkinan melanggar kesepakatan tahun 2021 yang mewajibkan penanganan cepat untuk surat suara pos. Ia lantas mengabulkan mosi NAACP untuk memaksakan kepatuhan terhadap kesepakatan tersebut. Keputusan ini menjadi pukulan lain bagi upaya pemerintahan Trump mengubah lanskap pemilu di AS.
“NAACP telah menunjukkan secara masuk akal — dan USPS tidak membantah — bahwa aturan yang diusulkan itu sudah berdampak nyata pada urusan saat ini,” tulis Sullivan dalam vonisnya.
Kasus ini berawal dari aturan yang diajukan USPS pada bulan Mei. Aturan itu mewajibkan negara bagian untuk menyediakan daftar pemilih yang menggunakan surat suara absensi dan pos. Surat suara yang tidak sesuai daftar akan dikembalikan.
Aturan itu juga mewajibkan desain amplop baru dengan ketentuan logo dan penempatan kode batang. Jika tidak dipatuhi, USPS bakal menolak mengirimkan surat suara.
NAACP berargumen bahwa usulan ini melanggar kesepakatan hukum tahun 2021 yang mewajibkan pejabat USPS mengambil “langkah luar biasa” untuk memastikan pengiriman surat suara tepat waktu. Kesepakatan itu, menurut Sullivan, “menyatakan bahwa USPS setuju untuk memprioritaskan pemantauan dan pengiriman tepat waktu surat suara pemilu”.
Keputusan ini keluar kurang dari lima bulan sebelum pemilu paruh waktu pada 3 November, yang akan menentukan apakah Partai Republik pimpinan Trump masih menguasai dua kamar Kongres. Trump khawatir ia bakal menghadapi pemakzulan ketiga jika Partai Demokrat menguasai legislatif.
Trump juga menyebarkan teori tak berdasar bahwa pemilu AS mudah “dicurangi”, dengan menyebut alat-alat seperti surat suara pos dan mesin pemilu elektronik sebagai sasaran.
Pemilu di AS dijalankan oleh pejabat negara bagian dan daerah sesuai konstitusi. Tetapi aturan USPS itu muncul akibat upaya di bawah pemerintahan Trump untuk memberlakukan batasan baru pada pemilu.
Pada bulan Maret, Trump mengeluarkan peraturan presiden berjudul “Melestarikan dan Melindungi Integritas Pemilu AS”. Ia menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk menindak negara bagian yang dianggap tidak mematuhi standar tertentu soal surat suara pos.
Ia pun menuduh negara bagian yang menerima surat suara absensi atau surat suara pos setelah hari pemilu melanggar hukum.
Tetapi sebagai pukulan lain pada Trump, Mahkamah Agung pada hari Senin mengukuhkan undang-undang negara bagian yang mengizinkan surat suara pos tetap dihitung meskipun diterima setelah hari pemilu, selama cap posnya menunjukkan tanggal hari pemilu atau sebelumnya. Peraturan presiden Trump juga sudah diblokir oleh pengadilan rendah.
Para pembela hak sipil menyambut baik keputusan hari Rabu ini dan memperingatkan taktik Trump untuk membatasi surat suara pos.
“MAHKAMAH hari ini tepat mengakui bahwa rencana USPS untuk menciptakan hambatan bagi surat suara pos tidak sesuai dengan komitmennya mengirim surat suara tepat waktu,” kata Allison Zieve, direktur Public Citizen Litigation Group yang mewakili NAACP. ia menambahkan, “Rencana USPS itu tidak bijak, melanggar hukum, dan jadi ancaman bagi jutaan pemilih yang bergantung pada surat suara pos.”
Sam Spital, wakil direktur-hukum Legal Defense Fund yang juga membela NAACP, menyebut rencana USPS adalah “upaya terang-terangan” untuk merampas hak suara pemilih yang memakai surat pos.
“Keputusan hari ini menegaskan bahwa USPS tidak bisa mengabaikan kewajiban hukumnya mengirim surat suara pos tepat waktu kepada semua pemilih,” ujar Spital.