Gedung Putih telah mengurangi klaim Presiden AS Donald Trump bahwa pekerja federal telah dipecat di tengah shutdown pemerintah Amerika Serikat yang sedang berlangsung.
Pernyataan ini muncul pada Senin ketika shutdown pemerintah memasuki hari keenam, dengan Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan untuk mengesahkan anggaran yang akan mendanai sejumlah lembaga dan layanan pemerintah.
Cerita yang Direkomendasikan
list of 3 items
end of list
Demokrat bersikap keras dalam negosiasi, berupaya membatalkan pemotongan layanan kesehatan dalam undang-undang perpajakan yang baru saja disahkan oleh Republik.
Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kebuntuan ini, sementara pemerintahan Trump mengambil langkah tidak biasa dengan mengancam akan memecat—bukan hanya merumahkan—sebagian dari perkiraan 750.000 pekerja federal yang terdampak shutdown.
Pada Minggu, Trump terkesan menyiratkan bahwa pemecatan tersebut “sedang berlangsung saat ini”. Ia menyalahkan Demokrat atas pemecatan itu.
Namun pada Senin, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa Trump merujuk pada “ratusan ribu pekerja federal yang telah dirumahkan”, belum dipecat, selama shutdown.
Meski demikian, ia menambahkan, “Kantor Manajemen dan Anggaran terus bekerja sama dengan berbagai lembaga mengenai siapa, sayangnya, yang harus dipecat jika shutdown ini berlanjut”.
Ketua DPR Menyalahkan Demokrat, Hentikan Negosiasi Pendanaan
Seiring dengan rencana penahanan gaji ratusan ribu pegawai sektor publik mulai Jumat, para anggota legislatif mengindikasikan bahwa hanya sedikit kemajuan yang dicapai.
Di Senat AS, serangkaian pemungutan suara berpeluang kecil untuk mendanai pemerintah dijadwalkan berlangsung Senin malam.
Sementara itu, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson memerintahkan anggota partainya untuk tidak datang ke Kongres kecuali Demokrat mau mengalah. Ia mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa mereka harus berhenti menanyainya tentang negosiasi, dan menegaskan bahwa pihak oposisi lah yang harus “menghentikan kekacauan ini”.
“Tidak ada yang perlu kami negosiasikan. DPR telah menyelesaikan tugasnya,” ujar Johnson, merujuk pada RUU pendanaan yang telah disetujui dewan tersebut namun ditolak di Senat.
Di sisi lain, Pemimpin Minoritas DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, terus menggambarkan Partai Republik sebagai lalai.
“Para Republik di DPR berpikir bahwa melindungi layanan kesehatan warga Amerika biasa lebih tidak penting daripada liburan mereka,” ujarnya. “Kami sangat tidak setuju.”
Dengan Partai Republik menguasai Gedung Putih dan memegang mayoritas tipis di DPR maupun Senat, RUU pendanaan ini menjadi salah satu dari sedikit alat tawar Demokrat. Di Senat, Partai Republik menguasai 53 kursi, namun membutuhkan 60 suara untuk mengesahkan undang-undang tersebut.
Mereka memanfaatkan posisi ini untuk mendorong pembalikan undang-undang pajak yang disahkan awal tahun ini, yang menurut perkiraan Kantor Anggaran Kongres yang nonpartisan, mencabut jaminan kesehatan dari 11 juta warga Amerika—terutama melalui pemotongan pada program Medicaid untuk keluarga berpenghasilan rendah.
Demokrat menyatakan bahwa tambahan empat juta warga AS akan kehilangan jaminan kesehatan tahun depan jika subsidi asuransi kesehatan dari Affordable Care Act tidak diperpanjang, dengan 24 juta warga Amerika lainnya mengalami kenaikan premi dua kali lipat.
Sejak shutdown dimulai pada 1 Oktober, sejumlah layanan telah ditangguhkan seiring habisnya dana agensi. Lainnya menghadapi ancaman kekurangan dana. Itu termasuk Program Gizi Tambahan Khusus Senilai $8 Miliar untuk Wanita, Bayi, dan Anak (WIC), yang dapat kehabisan dana untuk memberikan voucher guna membeli susu formula bayi dan kebutuhan pokok lainnya bagi keluarga berpenghasilan rendah dalam dua minggu.
Pekerja federal yang dianggap “esensial” tetap bertugas, namun harus bekerja tanpa digaji hingga solusi tercapai. Kelompok advokasi memperingatkan bahwa personel militer mungkin tidak menerima gaji mereka setelah pertengahan Oktober.
Lembaga yang paling terdampak oleh perumahan termasuk Badan Perlindungan Lingkungan, lembaga antariksa NASA, serta Departemen Pendidikan, Perdagangan, dan Tenaga Kerja.
Pada Senin, Menteri Perhubungan AS Sean Duffy menyatakan bahwa pemerintah mencatat “peningkatan kecil dalam panggilan sakit” dari pengatur lalu lintas udara di area tertentu sejak shutdown dimulai. Hal ini, ujarnya, dapat mengakibatkan gangguan dalam perjalanan udara.
“Maka akan terlihat penundaan yang diakibatkannya,” ujarnya. “Jika ada peningkatan panggilan sakit, kami akan mengurangi laju lalu lintas sesuai dengan tingkat yang aman bagi masyarakat Amerika.”
Departemen Perhubungan AS juga menyatakan bahwa dana dari program pemerintah AS yang mensubsidi layanan udara komersial ke bandara pedesaan juga akan habis masa berlakunya paling cepat Minggu.