Setidaknya enam dari sebelas warga Afrika Barat yang dideportasi ke Ghana sebagai bagian dari tindakan keras AS terhadap imigrasi telah dipindahkan ke Togo, menurut pengacara mereka.
Kelompok tersebut tengah dalam proses menggugat pemerintah Ghana untuk mencegah deportasi lebih lanjut, di tengah kekhawatiran atas keamanan mereka.
“Kami dapat memastikan bahwa enam orang dikirim ke Togo, sementara yang lainnya telah dikirim ke negara-negara yang tidak dapat saya ungkapkan saat ini,” kata pengacara utama, Oliver Barker-Vormawor, kepada BBC.
Hanya tiga dari mereka yang dikirim ke Togo yang berkewarganegaraan Togo. Kewarganegaraan yang lain belum diungkapkan.
Baik Togo maupun Ghana belum memberikan komentar.
Pengacara para deportasi kemudian mencabut gugatan mereka terhadap pemerintah Ghana, karena kasusnya telah didahului oleh peristiwa terkini. Namun, mereka masih melanjutkan gugatan terpisah yang menyatakan bahwa hak-hak klien mereka telah dilanggar.
Para pengacara menyatakan bahwa deportasi tersebut membuat mustahil bagi otoritas untuk menghadirkam mereka di pengadilan atau membenarkan penahanan yang dilakukan.
Pekan lalu, Barker-Vormawor menyatakan kepada BBC bahwa ia mendesak pemerintah untuk menghadirkan kelompok tersebut di pengadilan dan menjelaskan alasan penahanan mereka yang bertentangan dengan kehendak sendiri, seraya menambahkan bahwa kliennya tidak melanggar hukum Ghana mana pun, sehingga penahanan di kamp militer itu adalah ilegal.
Pada hari Selasa, ia menyatakan kekecewaannya terhadap sistem peradilan Ghana, dengan mencatat bahwa pengadilan sebenarnya dapat turun tangan untuk mencegah deportasi itu.
Para deportasi, yang meliputi warga negara Nigeria, Togo, Liberia, dan Gambia, sebelumnya ditahan di fasilitas detensi AS sebelum dideportasi dengan pesawat militer AS dalam keadaan diborgol ke Ghana berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah Ghana.
Kesepakatan bagi Ghana untuk menerima warga negara dari berbagai negara Afrika Barat diumumkan oleh Presiden John Mahama dua minggu lalu. Ia menyatakan bahwa AS menghubunginya untuk menerima para deportasi tersebut, dan alasannya adalah karena adanya kebebasan pergerakan orang di Afrika Barat.
Menteri Luar Negeri Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, kemudian mengatakan bahwa negaranya tidak menerima kompensasi finansial apa pun sebagai imbalannya.
Dia juga menyebutkan bahwa empat puluh deportasi tambahan diperkirakan akan tiba di Ghana dalam hari-hari mendatang.
Anggota parlemen oposisi menyerukan agar kesepakatan AS-Ghana segera ditangguhkan sampai disahkan menjadi undang-undang. Mereka juga menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh terkait pengaturan ini.
Deportasi-deportasi ini merupakan bagian dari pendekatan garis keras pemerintah AS terhadap imigrasi sejak Presiden Donald Trump menjabat pada bulan Januari.
Ia telah berjanji akan melakukan deportasi dalam tingkat rekor terhadap imigran yang berada di AS secara ilegal. Dalam beberapa kasus, orang-orang dikembalikan ke negara yang tidak memiliki ikatan apa pun dengan mereka.