DPR AS Akan Ambil Suara untuk Rilis Penuh Dokumen Epstein Pekan Depan, Demikian Johnson

Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Mike Johnson, mengumumkan bahwa DPR akan menggelar pemungutan suara guna memaksa pengungkapan penuh dokumen-dokumen terkait almarhum pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

Johnson menyampaikan kepada para wartawan pada Rabu bahwa DPR akan mengadakan pemungutan suara pekan depan guna mewajibkan Departemen Kehakiman merilis semua dokumen berkenaan dengan finansier yang tercela itu.

Johnson menambahkan bahwa ia ingin “mengingatkan semua pihak” bahwa Komite Pengawasan yang dikendalikan Partai Republik telah “bekerja tanpa henti” dalam penyelidikannya sendiri atas kasus tersebut.

Pernyataan ini disampaikan setelah anggota kongres dari Partai Demokrat, Adelita Grijalva—yang dilantik sebagai anggota kongres termuda pada Rabu—menandatangani petisi yang mendesak diadakannya pemungutan suara di DPR mengenai masalah ini. Petisi penarikan dua partai—sebuah mekanisme yang memungkinkan mayoritas anggota legislatif untuk mengesampingkan pimpinan DPR—diajukan oleh Thomas Massie dari Partai Republik Kentucky dan Ro Khanna dari Partai Demokrat California.

Grijalva memenangkan pemilihan khusus untuk mengisi kursi Arizona yang sebelumnya dipegang oleh almarhum ayahnya, Raul Grijalva, pada bulan September. Johnson sebelumnya menolak melantik sang anggota kongres karena sidang paripurna telah ditutup sejak 19 September, yang kemudian memicu gugatan dari Jaksa Agung Arizona. Grijalva dan para Demokrat lainnya menyatakan bahwa penundaan ini bermaksud untuk mencegahnya menambahkan tanda tangannya pada petisi Epstein.

Pascapelantikan, Grijalva langsung menandatangani petisi tersebut, sehingga mengantarkannya pada capaian 218 tanda tangan yang diperlukan. Para penandatangan bersama mencakup seluruh 214 Anggota DPR dari Demokrat dan empat Anggota DPR dari Republik—Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, dan Nancy Mace. Partai Republik mempunyai mayoritas tipis di DPR, dengan 219 anggota.

Jim McGovern, anggota senior Demokrat di Komite Aturan DPR, sebelumnya menyatakan bahwa ia memperkirakan pemungutan suara atas RUU Epstein akan berlangsung pada awal Desember. Pengumuman Johnson mengenai pemungutan suara yang lebih cepat dari perkiraan ini mengisyaratkan kekecewaan yang kian membesar di kalangan anggota legislatif Republik, yang banyak di antaranya menghadapi sorotan tajam dari dalam partainya sendiri, anggota legislatif Demokrat, dan masyarakat Amerika atas tuduhan bahwa mereka melindungi pelaku kejahatan terhadap anak.

MEMBACA  Aimee Lou Wood Masih Mengirim Pesan Suara ke Anggota Pemeran 'White Lotus' Setiap Hari

Tennessee Republican Tim Burchett menyatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa ia “sudah lelah berbelit-belit” dengan masalah ini. Upayanya pada hari Rabu untuk memaksa pemungutan suara yang dipercepat guna mengungkap berkas-berkas tersebut ditolak karena dinilai tidak mengikuti prosedur legislatif yang semestinya.

Pemungutan suara ini juga terjadi di tengah sorotan baru atas hubungan Trump dengan Epstein, setelah para Demokrat di Komite Pengawasan DPR merilis surel-surel baru yang tampaknya semakin mengaitkan keduanya pada hari Rabu. Dalam salah satu komunikasi tersebut, Epstein mengatakan kepada mantan pacarnya, Ghislaine Maxwell—yang saat ini menjalani hukuman penjara 20 tahun karena perdagangan seks—bahwa Trump telah “menghabiskan berjam-jam” di rumahnya bersama salah seorang korban. Surel yang dilaporkan dikirim kepada Maxwell dua tahun setelah Epstein menjalani hukuman penjara 13 bulan untuk kejahatan seksnya itu juga menyatakan, “Saya ingin kamu menyadari bahwa anjing yang belum menggonggong itu adalah trump.”

Melalui platform Truth Social-nya, Trump membantah surel-surel tersebut sebagai “kebohongan”, dan menuduh Demokrat bersedia “melakukan apa saja untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka dalam menangani Shutdown”. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt juga membantah surel-surel itu dengan menyatakan bahwa mereka “sama sekali tidak membuktikan apapun kecuali fakta bahwa Presiden Trump tidak melakukan kesalahan.”