Majelis Umum PBB bertemu kemarin di markas besar mereka di New York untuk membahas doktrin tanggung jawab untuk melindungi atau R2P dan kejahatan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia. Pertemuan ini sudah rutin digelar setiap tahun sejak 2018, tetapi sejauh ini belum banyak membantu dalam menegakkan R2P secara tepat. Pertemuan kemarin juga tidak berbeda.
Mungkin saja PBB belum sanggup menerapkan R2P secara efektif. Tapi bukan berarti prinsip ini jelek. Juga bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkannya.
Gagasan untuk membuat aturan dalam hukum internasional yang mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida muncul pertama kali setelah kegagalan menghentikan genosida di Rwanda dan Bosnia.
Pada tahun 2001, Komite Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara menyusun kerangka R2P. Kerangka ini awalnya dirancang sebagai kewajiban suatu negara untuk melindungi rakyatnya sendiri, dan ketika kewajiban itu gagal, maka negara lain harus ikut bertindak.
Pada tahun 2005, dalam KTT Dunia PBB, para kepala negara dari seluruh dunia bertemu membahas kerangka baru ini. Dokumen akhir yang disahkan saat itu – yang pada dasarnya memasukkan R2P ke dalam hukum internasional – berbunyi:
“Masyarakat internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan, dan cara damai lainnya yang sesuai, berdasarkan Bab VI dan VIII Piagam, untuk membantu melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Upaya serupa juga menghasilkan pembentukan Mahkamah Pidama Internasional pada Juli 2002, yang bertugas mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.
Semua ini mencerminkan puncak keinginan untuk memastikan tatanan berbasis aturan yang mampu melindungi orang-orang yang membutuhkan dan menghukum siapa pun yang melanggar kewajiban itu.
Itu adalah upaya yang ambisius serta penuh imajinasi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman.
Tetapi upaya itu ternyata tidak berhasil, dan ada beberapa alasan di balik kegagalan tersebut.
Mungkin alasan utama adalah ketiadaan minat sama sekali dari sejumlah negara anggota yang kuat terhadap pelaksanaan R2P. Kurangnya tindakan dari pemerintah mengakibatkan sikap tidak peduli yang brutal terhadap penderitaan, kelaparan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Ironisnya, beberapa negara itu masih menjadi anggota dari yang namanya Kelompok Sahabat R2P.
Ada juga masalah politisasi R2P demi kepentingan geopolitik. Pada tahun 2011, ketika protes meletus di Libya, pemerintah Muammar Gaddafi merespons dengan brutal. Pemerintahan Barat yang dipimpin AS menggunakan dalil R2P saat meminta izin ke Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan.
Apa yang seharusnya berupa intervensi kemanusiaan demi melindungi warga sipil malah berubah menjadi operasi ganti rezim. Manipulasi R2P inilah yang menjadi hukuman mati bagi doktrin tersebut. Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan juga negara-negara besar lainnya, mulai melihat R2P178 sebagai kedok intervensi Barat, bukan sebagai doktrin kemanusiaan murnmi.
Akibatnya, terjadi kelambanan global terhadap kekejaman mengerikan di Suriah, Palestina, Sudan, Kongo, Ethiopia, Myanmar, dan tempat-tempat lainnya.
Sebagai pejabat PBB yang terlibat dalam upaya kemanusiaan dan mediasi konflik, saya menyaksikan langsung dari barisan depan penderitaan dan kehancuran akibat kegagalan melindungi warga. Enam tahun terakhir saya habiskan di tempat-tempat paling buruk di dunia – tempat dengan penderitaan yang tak terbayangkan.
Saya sering marah terhadap para pemimpin yang hanya sanggup menyampaikan ‘ungkapan keprihatinan’ tanpa diikuti tindakan tegas, meratapi kematian dan penderitaan para korban, dan saya tidak melihat adanya keadilan bagi mereka yang membuat tragedi seperti ini menjadi norma baru.
Namun, di setiap tempat, saya selalu diingatkan kekuatan kebaikan dan belas kasih manusia. Di mana pun saya pergi, saya bertemu orang-orang yang telah memberikan segalanya untuk membantu pengungsi yang melarikan satu diri dari perang, yang membuka sekolah dan klinik pribadi untuk menampung para tunawisma dan korban luka, serta mengeluarkan uang sendiri untuk memberi mereka makan dan pakaian.
Dunia kebaikan dan rasa hormat seperti ini tidak terlihat dalam politik global. Tetapi kurangnya perhatian dari panggung internasional sama sekali tidak mengurangi keberadaannya. Bahkan, ia terus bertumbuh, meskipun para pemimpin generusi mengkhianati prinsip-prinsip kemanusiamurni dasar- dan hipokarat, bersembunyi di belakang pernyataan kutukan lemah.
Nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita di balik R2P masih ada, dan terserah kepada kita untuk membawanya kembali ke tempat mulia yang pernah diterangi doktrin ini dahulu kala. Ada langkah412 yang bisa saja dilakukan sana yang
Solusi kedua ketiga mengatasi kiri terus urung dilakukan pertemuantis umun sek mengagend merupakan kongre persesi..
Mulai code pulijak.
Begith di sdh dan pengumyan huk sejah pedo.
Dan In adalah sol ini maupun
Hak S yang pem mengh