Madeline Halpert dan
Bernd Debusmann Jr
Getty Images
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana merobohkan seluruh “struktur yang ada” di sayap timur Gedung Putih untuk membangun sebuah balroom baru — meskipun sebelumnya telah diberikan jaminan bahwa penambahan tersebut “tidak akan mengganggu bangunan yang sekarang”.
Pemandangan pembongkaran ini telah memicu kemarahan dari Partai Demokrat maupun kelompok-kelompok pelestari, termasuk National Trust for Historic Preservation, yang menulis surat yang menyerukan agar Trump melakukan proses tinjauan publik.
Sebagai mantan pengembang properti, Trump memiliki pengalaman luas dalam menavigasi pembatasan perencanaan, dan kadang-kadang menemui dirinya sendiri dalam konflik dengan para aktivis yang menentang rencananya.
Di bawah undang-undang yang berusia hampir 60 tahun, Gedung Putih dan beberapa bangunan penting lainnya dibebaskan dari aturan utama pelestarian sejarah — meskipun seorang ahli mengatakan kepada BBC bahwa para presiden biasanya tetap mematuhinya.
Tonton: Evolusi komentar Trump mengenai pembongkaran East Wing
Apa yang dikatakan undang-undang?
Renovasi Trump tampaknya yang terbesar dalam beberapa dekade, tetapi presiden AS memang memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut.
Dan dia bukanlah yang pertama merekonstruksi Gedung Putih. Selama bertahun-tahun, sejumlah presiden telah melakukan renovasi, dari membangun arena bowling hingga kolam renang indoor.
Berdasarkan undang-undang yang dikenal sebagai National Historic Preservation Act, lembaga-lembaga federal diharuskan untuk mengkaji dampak dari setiap proyek konstruksi terhadap properti bersejarah. Khususnya, Bagian 106 mewajibkan lembaga-lembaga tersebut untuk menjalani proses tinjauan, termasuk mendapatkan masukan dari publik.
Presiden saat itu, Lyndon B. Johnson, menandatangani undang-undang tersebut pada tahun 1966, setelah periode perkembangan pesat di AS — termasuk melalui proyek-proyek infrastruktur yang didanai federal — seiring kekhawatiran bahwa landmark budaya dan sejarah sedang dihancurkan.
Mengapa Gedung Putih dikecualikan?
Menurut Bagian 107 dari undang-undang tersebut, tiga gedung dan lahannya dikecualikan dari proses tinjauan Bagian 106: Gedung Putih, Gedung Capitol AS, dan Gedung Mahkamah Agung AS.
Namun, di masa lalu, para preseden biasanya secara sukarela menyerahkan rencana mereka kepada National Capital Planning Commission — yang mengawasi konstruksi bangunan federal — sebelum proyek konstruksi dimulai.
Pejabat-pejabat Trump belum melakukannya, tetapi mengatakan mereka berencana untuk melakukannya, meskipun renovasi sendiri telah dimulai.
Apa presedennya?
Priya Jain, ketua sebuah komite pelestarian warisan di Society of Architectural Historians, mengatakan kepada BBC bahwa proses yang diatur oleh National Historic Preservation Act tahun 1966 telah mapan dan seharusnya menjadi “praktik terbaik” untuk renovasi East Wing yang dilakukan Trump.
Tinjauan-tinjauan ini — yang dapat memakan waktu bertahun-tahun — melibatkan diskusi mengenai kebutuhan program dan alternatif-alternatif potensial.
“Dalam kasus ini, pertanyaannya adalah: apakah kita membutuhkan balroom yang sebesar itu? Haruskah lebih kecil?” kata Jain, seorang profesor arsitektur di Texas A&M University. “Bisakah itu berupa perpanjangan dari East Wing? Bisakah dibangun di bawah tanah?”
Yang dipertaruhkan, katanya, adalah “sejarah” yang terkandung dalam bangunan tersebut. Semua penambahan pada Gedung Putih dari waktu ke waktu telah menambah pemahaman publik tentang gedung dan negara pada titik waktu tertentu, ujarnya.
“Itu adalah memorinya,” katanya. “East Wing telah berusia 83 tahun. Ia telah memiliki kepentingan historisnya sendiri. Saya belum melihat banyak penjelasan di luar sana tentang bagaimana hal itu dinilai.”