Gugatan ini diajukan jelang keputusan Mahkamah Agung AS yang akan datang mengenai keabsahan tarif Trump.
Costco telah mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam upaya mendapatkan pengembalian dana penuh atas bea yang telah dibayar perusahaan tahun ini, sebelum Mahkamah Agung AS memutuskan legalitas tarif tersebut.
Gugatan yang diajukan Jumat lalu itu juga menuntut untuk menghentikan penagihan bea masuk.
Rekomendasi Cerita
Costco menyatakan bahwa tarif harus segera ditangani karena ada batas waktu 15 Desember untuk pengembalian pajak yang telah dibayar. Gugatan tersebut menyatakan bahwa Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah menolak permintaan perusahaan untuk memperpanjang tenggat waktu.
Costco tidak merincikan jumlah dana yang menurut mereka harus dikembalikan.
“Importir yang telah membayar bea IEEPA, termasuk Penggugat, tidak dijamin pengembalian dana untuk tarif yang secara tidak sah ditagih tanpa putusan dan penyelesaian pengadilan mereka sendiri,” bunyi gugatan itu.
Berdasarkan gugatan yang diajukan di Pengadilan Perdagangan Internasional AS, Costco juga meminta penundaan penagihan lebih lanjut.
“Penggugat mencari pembebasan dari likuidasi yang akan datang untuk memastikan haknya atas pengembalian dana penuh tidak terancam,” kata gugatan tersebut.
Raksana gudang grosir ini bergabung dengan perusahaan besar lain, termasuk pembuat kacamata Ray-Ban dan perusahaan kosmetik Revlon, yang juga menggugat pemerintahan. Costco diwakili oleh firma hukum Crowell & Moring. Firma hukum itu menolak permintaan komentar dari Al Jazeera.
“Mereka mengajukan gugatan dalam tenggat waktu statutory untuk menerima [pengembalian dana] atas tarif yang [diduga] dikumpulkan secara ilegal,” kata Gregory Shaffer, profesor hukum internasional di Georgetown University School of Law, kepada Al Jazeera.
Menurut Shaffer, perusahaan memiliki waktu 180 hari untuk mengajukan keberatan atas likuidasi atau jumlah yang harus dibayar.
“Likuidasi tarif adalah perhitungan dan penilaian akhir resmi atas bea, pajak, dan biaya yang harus dibayar atas barang impor.”
Gedung Putih membantah gugatan tersebut.
“Konsekuensi ekonomi dari kegagalan menegakkan tarif sah Presiden Trump sangat besar dan gugatan ini menyoroti fakta itu. Gedung Putih menantikan resolusi cepat dan tepat dari Mahkamah Agung dalam masalah ini,” kata juru bicara Gedung Putih Kush Desai dalam pernyataan tertulis yang diberikan kepada Al Jazeera.
Keputusan Mahkamah Agung yang Mendekat
Mahkamah Agung sedang mempertimbangkan apakah Gedung Putih memiliki kewenangan menurut Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk memberlakukan tarif.
Undang-undang tersebut memberi presiden AS kewenangan untuk mengatur impor dalam keadaan darurat nasional. Yang banyak dipertanyakan adalah apakah tarif Trump memenuhi persyaratan tersebut. Keputusan yang akan datang tanpa tanggal jelas, setelah hakim mendengar argumen hampir sebulan yang lalu pada awal November.
Shaffer meyakini ada kemungkinan besar pengadilan akan memutuskan melawan pemerintahan Trump.
“Tampaknya akan ada setidaknya empat suara menolak, dan saya mendapat kesan bahwa Hakim Gorsuch akan menolak, mengingat kekhawatirannya,” kata Shaffer, merujuk pada Neil Gorsuch, hakim agung Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Trump selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden.
“Dari serangkaian pertanyaan, ada kemungkinan lebih besar bahwa keputusan akan berpihak melawan pemerintahan Trump.”
Dalam argumen lisan pada persidangan November, Gorsuch menentang interpretasi pemerintahan terhadap IEEPA.
“Kongres, secara praktis, tidak dapat mengambil kembali kekuasaan ini setelah diserahkan kepada presiden,” kata Gorsuch saat itu.
“Ini adalah pengunci searah menuju akresi bertahap-tetapi-terus-menerus dari kekuasaan di cabang eksekutif dan menjauh dari perwakilan terpilih rakyat.”
Di Wall Street, saham Costco naik 0,2 persen dalam perdagangan tengah hari.