Sengketa diplomatik membruntuk antara Tokyo dan Beijing seputar pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan.
China bakal kembali melarang seluruh impor produk laut dari Jepang seiring eskalasi sengketa diplomatik antara kedua negara, menurut pemberitaan media Jepang.
Penyiar publik Jepang NHK serta kantor berita Kyodo melaporkan pada Rabu bahwa larangan tersebut diberlakukan setelah China awal bulan ini mencabut pembatasan impor atas produk laut Jepang, yang sebelumnya diterapkan oleh Beijing pada 2023 menyusul pelepasan air terolah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak ke laut.
Rekomendasi Cerita
list of 4 items
end of list
Kyodo News, mengutip sumber yang berpengetahuan, menyatakan bahwa China telah memberi tahu Jepang bahwa pemberlakuan kembali larangan ini disebabkan oleh perlunya pemantauan lebih lanjut terhadap air dari Fukushima yang dilepaskan ke Samudra Pasifik.
Akan tetapi, larangan ini muncul di tengah krisis hubungan yang kian mendalam antara Beijing dan Tokyo akibat pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Sang perdana menteri menyampaikan di parlemen pada 7 November bahwa serangan China terhadap Taiwan, yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, merupakan salah satu dari sedikit kasus yang dapat memicu respons militer dari Tokyo.
Komentar Takaichi ditanggapi dengan gelombang kritik dari pejabat dan media negara China, mendorong Jepang untuk memperingatkan warganya di China guna mengambil tindakan pencegahan keamanan dan menghindari tempat-tempat keramaian.
Dalam sebuah postingan di X menyusul komentar Takaichi, Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, mengancam akan “memutus leher kotor itu”, yang secara tersirat merujuk pada perdana menteri Jepang. Tokyo menyatakan telah memanggil duta besar China terkait postingan media sosial yang telah dihapus tersebut.
Beijing juga telah menasihati warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Jepang serta menuntut Takaichi menarik kembali pernyataannya, meski Tokyo menyatakan bahwa pernyataan tersebut sejalan dengan posisi pemerintah.
Berupaha meredakan ketegangan, Masaaki Kanai, pejabat tinggi Jepang di Kementerian Luar Negeri untuk kawasan Asia Pasifik, menggelar pembicaraan pada Selasa di Beijing dengan rekannya dari China, Liu Jinsong.
“Selama konsultasi, China sekali lagi menyampaikan protes keras kepada Jepang” mengenai “pernyataan keliru Takaichi”, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning.
“Kesesatan Takaichi secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional”, tutur Mao, menambahkan bahwa komentar perdana menteri Jepang tersebut “secara fundamental merusak fondasi politik hubungan China-Jepang”.
‘Sangat Tidak Puas’
Al Jazeera’s Katrina Yu, melaporkan dari Beijing, menyatakan bahwa kunjungan Kanai ke Beijing dipandang sebagai upaya Tokyo untuk meredakan tensi dan menyampaikan kepada China bahwa sikap Jepang terhadap Taiwan yang diperintah secara mandiri—yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya—tidak berubah meskipun ada pernyataan Takaichi.
“Tampaknya tidak ada hasil konkret, namun yang kita saksikan adalah cuplikan video seusai pertemuan yang menunjukkan kedua diplomat tersebut berpisah, dan saya rasa hal itu berbicara sendiri. Bahasa tubuh kedua diplomat ini terlihat sangat dingin,” kata Yu.
“Liu Jinsong menyimpan tangannya di dalam saku, menolak berjabat tangan dengan diplomat senior Jepang itu,” ujar Yu, menambahkan bahwa pejabat China tersebut kemudian menyatakan dirinya “sangat tidak puas” dengan pertemuan itu.
Liu Jinsong, direktur jenderal Departemen Urusan Asia Kementerian Luar Negeri China, bertemu dengan Masaaki Kanai, direktur jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, pada hari Selasa.
Usai pertemuan, Masaaki Kanai telah meninggalkan China… pic.twitter.com/rdAy2YJruQ
— China News 中国新闻网 (@Echinanews) 18 November 2025
Sebelum larangan produk laut terbaru, China mencakup lebih dari seperlima ekspor seafood Jepang, menurut data resmi.
Sengketa ini juga telah meluas ke area lain dalam hubungan China-Jepang, dengan China Film News, yang diawasi oleh China Film Administration yang didukung negara, mengumumkan bahwa rilis dua film impor Jepang akan ditunda amid perselisihan ini.
Kedua film tersebut awalnya diharapkan rilis pada 6 Desember dan 22 November secara berturut-turut, menurut situs ulasan Douban.