Selama beberapa minggu terakhir, gelombang protes telah meletus menentang langkah-langkah penghematan Presiden Rodrigo Paz.
Diterbitkan pada 20 Jun 2026 | 20 Jun 2026
Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, telah mengumumkan keadaan darurat, yang memberikan wewenang kepada militer untuk membongkar blokade yang telah mengganggu pasokan pangan dan bahan bakar.
Barikade di beberapa jalan utama secara efektif telah mengisolasi ibu kota administratif, La Paz, mengingat gelombang protes yang menyerukan Paz untuk mundur akibat kebijakan penghematannya telah melumpuhkan perekonomian selama 50 hari terakhir ini.
Kisah Rekomendasi
Daftar 3 item
Akhir daftar
Berbicara kepada bangsa pada Sabtu pagi, Paz menyatakan bahwa blokade anti-pemerintah bukan lagi bentuk protes sosial, melainkan upaya terorganisir untuk menggoyahkan demokrasi Bolivia.
“Ini bukanlah keadaan darurat untuk mengekang kehidupan rakyat. Ini adalah keadaan darurat guna mengembalikan kebebasan mereka,” ucap presiden dalam pidato yang disiarkan televisi.
Ia menambahkan, pemberlakuan darurat tersebut bertujuan mengamankan pasokan bahan bakar yang terganggu akibat blokadejalan yang membuat truk tangki terhenti.
Menurut pernyataan resmi pemerintah, dekrit ini akan berlaku selama 90 hari namun dapat dicabut lebih awal jika “kekerasan dan ancaman terhadap penduduk berakhir”.
Tetapi secara lebih spesifik, dekrit tersebut melarang “pemblokiran jalan, arus lalu lintas, hingga rute raya yang menghapbat transportasi dan suplai”.
Dekrit juga memerintahkan angkatan bersenjata untuk sementara mendukung kepolisian “dalam memulihkan ketertiban, membuka kembali jalan, dan melindungi rakyat”.
Selama lima pekan, rentetan protes telah muncul akibat langkah penghematan Paz, termasuk penghapusan subsidi bahan bakar serta isu-isu lainnya.
Namun demikian, aksi-aksi tersebut berujung pada bentrokan sengit antara pengunjuk rasa dan polisi antihuru-hara, yang menyebabkan 365 penahanan serta 37 luka-luka menurut otoritas setempat.
Sedikitnya 17 orang meninggal dunia—yang mayoritas berkaitan dengan kurangnya layanan medis akibat kekacauau transportasi—menurut kantor Ombudsman Bolivia dan organisasi hak asasi manusia.
Lebih dari itu, selama protes sejumlah bisnis gulung tikar, rak supermarket kosong, dan rumah sakit kehabisan oksigen. Sebagian masyarakat bahkan mendesak Paz memulihkan ketertiban dengan pengerahan kekuatan secara represif.
Pada Jumat malam, Paz menandatangani kesepakatan dengan salah satu serikat pekerja yang aktivisnya memerintahkan penghentian blokade. Kendati demikian, protes lain menginginkan ia mengundurkan diri tanpa ada ruang negosiasi.
Semenjak naik pada bulan November, presiden berkomitmen mengatasi defesit BBM dan mengisi lagi cadangan bank sentral selagi mempertahankan sistem jaminan sosial.
Namun strategi penghematannya dalam menggelontorkan penghapusan subsidi bensin selama puluhanlah tahun telah memicu inflasi yang semakin liar. Rencana reformasi untuk menggaet modal asing demi mempercepat roda ekonomi pun terkatung-katung di parlemen.“
Kelompok pekerja pedalaman serta pedesaan suku pribumi bertaji-taji memimpin gelombang perlawanan, lantaran menyorong Presiden bahwa ia telah melalaikan keluhan mereka ketika mangku jabakanya di Istana negara.