PELAYANAN INTERNASIONAL, HAGUE, Belanda (AP) – Pengacara Azerbaijan pada hari Senin mendesak pengadilan tinggi PBB untuk menolak kasus yang diajukan oleh Armenia terkait perselisihan yang berkepanjangan atas wilayah Nagorno-Karabakh, dengan argumen bahwa para hakim tidak memiliki yurisdiksi.
Armenia mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional di tahun 2021, menuduh Azerbaijan melakukan “kebijakan kebencian terhadap Armenia yang didukung negara” yang telah menyebabkan “diskriminasi sistemik, pembunuhan massal, penyiksaan, dan penyalahgunaan lainnya.”
Sengketa hukum tersebut berasal dari ketegangan yang berkepanjangan yang pecah menjadi perang pada tahun 2020 atas Nagorno-Karabakh yang menyebabkan lebih dari 6.600 orang tewas. Wilayah tersebut berada di Azerbaijan, tetapi telah berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia yang didukung oleh Armenia sejak berakhirnya perang separatis pada tahun 1994.
Kasus Armenia didasarkan pada konvensi internasional tentang pemberantasan diskriminasi rasial, yang memiliki klausul yang memungkinkan perselisihan diselesaikan oleh pengadilan dunia jika negosiasi bilateral gagal mencapai kesepakatan.
Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Elnur Mammadov, mengatakan kepada para hakim pada hari Senin bahwa Armenia tidak dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan di Den Haag, dengan argumen bahwa kedua negara belum terlibat dalam negosiasi yang serius.
“Armenia telah dengan tegas memulai proses ini di depan pengadilan dan menggunakan efek dari proses ini untuk melancarkan kampanye media publik terhadap Azerbaijan,” kata Mammadov.
Profesor hukum internasional Stefan Talmon, yang mewakili Azerbaijan, menambahkan bahwa Armenia “tidak pernah memberi kesempatan pada negosiasi.”
Dia mengatakan bahwa “tanpa negosiasi dan tanpa upaya nyata untuk negosiasi, itu pada dasarnya adalah akhir dari aplikasi Armenia” ke pengadilan.
Azerbaijan juga berpendapat bahwa sebagian besar tuduhan dalam kasus Armenia berada di luar cakupan konvensi diskriminasi, yang berarti pengadilan tidak memiliki yurisdiksi.
Armenia dijadwalkan untuk merespons argumen Azerbaijan pada hari Selasa.
Azerbaijan juga telah membawa kasus terhadap Armenia di pengadilan dunia dengan tuduhan pelanggaran konvensi yang sama. Keberatan yang diajukan oleh Armenia terhadap kasus Azerbaijan akan didengar dalam beberapa minggu ini.
Konflik tahun 2020 berakhir dengan perjanjian gencatan senjata yang difasilitasi oleh Rusia yang memberikan Azerbaijan kontrol atas bagian Nagorno-Karabakh serta beberapa wilayah yang berdekatan.
Azerbaijan melancarkan kampanye militer yang cepat di Nagorno-Karabakh tahun lalu yang mengakibatkan sebagian besar dari 120.000 penduduk wilayah tersebut melarikan diri.
Pada bulan Desember, kedua belah pihak setuju untuk memulai negosiasi tentang perjanjian perdamaian. Namun, banyak penduduk di wilayah perbatasan Armenia menolak upaya demarkasi, menganggapnya sebagai Azerbaijan yang merongrong wilayah yang mereka anggap milik mereka sendiri.
Perdana Menteri Armenia mengatakan bulan lalu bahwa negara Kaukasus perlu segera menetapkan batasnya dengan Azerbaijan untuk menghindari putaran konflik baru.