Kementerian Dalam Negeri menyatakan keputusan untuk melarang kunjungan warga Iran di tengah peperangan terhadap Iran tersebut demi ‘kepentingan nasional’ Australia.
Australia secara temporer melarang kedatangan pengunjung dari Iran, dengan alasan bahwa perang Amerika Serikat-Israel terhadap negara tersebut telah meningkatkan risiko bahwa pemegang paspor Iran dapat menolak atau tidak mampu untuk terbang kembali ke tanah air setelah visa kunjungan jangka pendek mereka berakhir.
Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan pada Rabu bahwa pembatasan bagi pengunjung Iran ini akan berlaku untuk periode enam bulan, menggambarkan langkah ini sebagai bagian dari “kepentingan nasional di tengah kondisi global yang berubah dengan cepat”.
Artikel Rekomendasi
“Konflik di Iran telah meningkatkan risiko bahwa beberapa pemegang visa sementara mungkin tidak mampu atau tidak mungkin meninggalkan Australia ketika visa mereka kadaluarsa,” demikian pernyataan Departemen Dalam Negeri.
“Kebijakan ini memberikan waktu kepada Pemerintah untuk menilai situasi dengan tepat, sementara tetap memungkinkan fleksibilitas dalam kasus-kasus terbatas,” lanjut pernyataan itu.
Larangan ini berlaku bagi warga negara Iran yang saat ini berada di luar Australia – bahkan jika mereka telah memiliki visa pengunjung Australia untuk tujuan wisata atau pekerjaan.
Pengecualian atas larangan ini mencakup warga Iran yang sudah berada di Australia, mereka yang sedang dalam perjalanan transit menuju Australia, pasangan suami-istri, pasangan de facto, atau anak yang bergantung pada warga negara Australia, serta mereka yang memiliki visa permanen.
Pembebasan juga akan dipertimbangkan secara kasus per kasus, misalnya untuk orang tua dari warga negara Australia, menurut departemen tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tony Burke menyatakan bahwa keputusan mengenai siapa yang dapat tinggal permanen di Australia seharusnya dibuat oleh pemerintah dan tidak seharusnya menjadi “konsekuensi acak dari siapa yang memesan liburan”.
“Ada banyak visa pengunjung yang diterbitkan sebelum konflik di Iran, yang mungkin tidak akan diterbitkan jika diajukan sekarang,” ujarnya.
Burke menambahkan bahwa pemerintah memantau perkembangan dan “akan menyesuaikan pengaturan seperlunya untuk memastikan sistem migrasi Australia tetap teratur, adil, dan berkelanjutan”.
Pusat Pencari Suaka yang berbasis di Sydney menyebutkan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa larangan terhadap pengunjung Iran adalah hasil dari “undang-undang baru yang memalukan” yang digeber melalui parlemen Australia dan “mengancam fondasi dari program perlindungan onshore Australia” bagi mereka yang mencari keselamatan.
“Selama bertahun-tahun, para politisi menekankan pentingnya mencari keselamatan melalui apa yang disebut jalur hukum,” kata kelompok tersebut.
“Kini, di hadapan krisis kemanusiaan internasional, pemerintah justru menutup pintu dan memblokir jalur kunci bagi orang-orang yang mencari keselamatan, baik saat ini maupun di masa depan,” imbuh mereka.
Pada awal bulan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyeru kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk memberikan suaka di Australia kepada tim sepak bola wanita Iran di tengah kekhawatiran bahwa para pemain mungkin menghadapi konsekuensi di tanah air karena gagal menyanyikan lagu kebangsaan mereka sebelum pertandingan Piala Asia Wanita 2026 di Queensland.
Albanese kemudian memberitahu wartawan bahwa lima anggota tim telah meminta bantuan dan “berhasil dilokalisir dengan aman” oleh otoritas Australia.
Secara total, tujuh pemain dan ofisial diberikan suaka di Australia, meskipun lima anggota tim kemudian membatalkan keputusan mereka untuk tinggal dan memilih pulang ke negara asal.
Tim Iran telah tiba di Australia untuk berpartisipasi dalam turnamen sepak bola tersebut sebelum Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan mereka terhadap Iran pada 28 Februari.
Menurut data pemerintah Australia hingga tahun 2024, lebih dari 90.000 penduduk Australia lahir di Iran, dan komunitas diaspora yang besar hadir di kota-kota utama seperti Sydney dan Melbourne.