Aturan Baru Pemerintahan Trump Batalkan Bantuan Pinjaman untuk Lembaga Tertentu

Para pendukung menyatakan regulasi baru ini memungkinkan Departemen Pendidikan untuk menghukum secara politis kelompok-kelompok yang bergerak di bidang imigrasi dan perawatan transgender.

Departemen Pendidikan Amerika Serikat telah mengesahkan aturan baru yang dapat melarang LSM tertentu dari program pengampunan pinjaman mahasiswa, jika dinilai melakukan pekerjaan dengan “tujuan ilegal substansial”.

Aturan yang disahkan pada Kamis tersebut tampaknya menyasar organisasi-organisasi yang bergerak di bidang yang secara politis ditentang oleh Presiden Donald Trump, termasuk advokasi imigrasi dan hak-hak transgender.

Rekomendasi Cerita

Di bawah regulasi baru yang akan berlaku pada Juli 2026, Menteri Pendidikan memiliki wewenang untuk mengecualikan kelompok-kelompok jika mereka terlibat dalam aktivitas seperti “kastrasi kimiawi” pada anak-anak—sebuah istilah yang sarat muatan politik untuk perawatan kesehatan afirmasi gender, termasuk obat penunda pubertas.

Aturan ini juga mengizinkan Menteri Pendidikan untuk melarang kelompok yang dituduh mendukung imigran tanpa dokumen atau organisasi “teroris”.

Administrasi Trump menyatakan bahwa keputusan mereka “tidak akan didasarkan pada pandangan politik atau preferensi kebijakan organisasi”.

Namun, para pendukung khawatir langkah ini merupakan upaya terbaru pemerintahan untuk menargetkan organisasi-organisasi yang beraliran kiri dan liberal.

Trump sebelumnya telah mengancam akan menindak sejumlah LSM liberal, yang secara luas dituduh Gedung Putih sebagai bagian dari “jaringan teror domestik”.

Aturan Kamis ini terkait dengan Program Pengampunan Pinjaman Layanan Publik (PSLF), yang dibentuk melalui undang-undang Kongres pada 2007.

Dalam upaya mengarahkan lebih banyak lulusan ke pekerjaan layanan masyarakat, program ini menjanjikan pembatalan pinjaman mahasiswa federal untuk pegawai pemerintah dan banyak pekerja LSM setelah mereka melakukan pembayaran selama 10 tahun.

Pekerja di sektor publik, termasuk guru, tenaga medis, pemadam kebakaran, pekerja layanan sosial, dan pengacara, adalah di antara yang dapat memanfaatkan program ini.

MEMBACA  Perusahaan Kereta Mewah Kini Menawarkan Perjalanan ke Machu Picchu, Hutan Hujan Amazon, Kepulauan Galapagos, dan Lainnya — Dengan Beberapa Itinerari 25 Hari.

Dalam sebuah pernyataan, administrasi Trump membela aturan yang diperbarui ini, menyatakannya sebagai benteng necesary untuk melindungi dana pembayar pajak.

Program ini “dimaksudkan untuk mendukung warga Amerika yang mendedikasikan karier mereka untuk layanan publik—bukan untuk mensubsidi organisasi yang melanggar hukum, baik dengan melindungi imigran tanpa dokumen atau melakukan prosedur medis terlarang yang berupaya mengalihkan anak dari jenis kelamin biologis mereka,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nicholas Kent.

Namun, para kritikus mengecam administrasi karena menggunakan klaim palsu tentang “terorisme” atau perilaku kriminal untuk membungkam pandangan yang berseberangan dan membatasi kebebasan sipil.

Michael Lukens, Direktur Eksekutif Pusat Hak Imigran Amica, menyatakan aturan baru ini mempersenjatai pengampunan pinjaman.

Lukens menjelaskan bahwa banyak pengacara, pekerja sosial, dan paralegal di organisasinya menangani kasus untuk menghentikan deportasi dan litigasi imigrasi lainnya.

Mereka mengandalkan pengampunan pinjaman layanan publik untuk mengambil pekerjaan dengan bayaran jauh lebih rendah daripada sektor swasta, katanya.

“Tiba-tiba, itu akan hilang,” kata Lukens kepada The Associated Press. “Saya harap generasi muda mampu bertahan beberapa tahun ke depan untuk melihat apakah situasi membaik, namun jika tidak, kita akan menyaksikan banyak orang meninggalkan bidang ini untuk bekerja di sektor yang mencari keuntungan.”

Berbagai organisasi telah menyuarakan kekhawatiran atas wewenang luas Menteri Pendidikan dalam menentukan apakah suatu kelompok harus dilarang. Tanpa perlu putusan pengadilan, menteri dapat memutuskan berdasarkan “bukti yang lebih berat” apakah suatu pemberi kerja melakukan pelanggaran.

Dewan Nasional LSM termasuk di antara asosiasi yang mengkritik perubahan ini.

Mereka menyatakan aturan ini akan memungkinkan administrasi masa depan dari partai mana pun untuk mengubah aturan kelayakan “berdasarkan prioritas atau ideologi mereka sendiri”.

MEMBACA  Harga MacBook Air M2 mencapai rekor terendah baru