Departemen Kesehatan menyatakan imigran akan kehilangan akses ke 13 program federal tambahan, termasuk proyek pendidikan untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Pejabat Amerika Serikat semakin membatasi akses imigran tanpa dokumen terhadap program kesehatan dan bantuan sosial sebagai bagian dari kebijakan anti-imigrasi Presiden Donald Trump yang semakin ketat.
Pada Kamis lalu, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) mengumumkan perluasan interpretasi terhadap undang-undang tahun 1996 yang melarang sebagian besar imigran menerima bantuan publik federal.
Keputusan ini berarti imigran tanpa dokumen tidak lagi memenuhi syarat untuk 13 program tambahan, termasuk Head Start (program pendidikan prasekolah) serta proyek terkait perencanaan keluarga, kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, dan pengurangan tunawisma.
“Terlalu lama pemerintah mengalihkan pajak warga Amerika yang bekerja keras untuk mendorong imigrasi ilegal,” ujar Menteri HHS Robert F Kennedy Jr pada Kamis.
“Aksi hari ini mengubah hal itu—memulihkan integritas program sosial federal, menegakkan hukum, dan melindungi sumber daya vital rakyat Amerika.”
Para kritikus khawatir pembatasan baru ini akan semakin meminggirkan kelompok rentan yang sudah kekurangan sumber daya, memperburuk krisis kesehatan masyarakat di AS.
Pembatasan ini terkait dengan Undang-Undang PRWORA (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act) tahun 1996.
Undang-undang ini—diterapkan di masa Presiden Bill Clinton—melarang penduduk tanpa dokumen imigrasi yang sah dan pemegang visa sementara (seperti pelajar atau pekerja asing) menerima bantuan utama dari pemerintah federal.
Namun, cakupan pembatasan tidak dijelaskan secara rinci karena undang-undang tidak mendefinisikan apa yang termasuk “bantuan publik federal”.
Untuk memperjelas, HHS menerbitkan interpretasi hukum tahun 1998 yang memblokir akses ke 31 program, termasuk Medicaid (asuransi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah), Jaminan Sosial, dan Program Asuransi Kesehatan Anak.
Dalam pernyataan Kamis lalu, HHS menyatakan bahwa “kebijakan 1998 terlalu mempersempit cakupan PRWORA”, sehingga memungkinkan imigran tanpa dokumen mengakses program yang “seharusnya hanya untuk warga Amerika”.
Dengan tambahan terbaru, total program yang dibatasi kini mencapai 44.
Kebijakan baru HHS—yang masih menunggu masukan publik selama 30 hari—akan berlaku setelah dimuat dalam Federal Register.
Sejak memulai masa jabatan kedua pada Januari lalu, Trump menjadikan penanganan imigran tanpa dokumen sebagai prioritas.
Para pengkritik menuduh pemerintahannya melanggar hak asasi manusia dan Konstitusi AS, serta melampaui kewenangan presiden.
Misalnya, sebagai bagian dari kampanye deportasi massal, Trump menggunakan undang-undang masa perang yang kontroversial untuk mendeportasi ratusan imigran Venezuela ke penjara buruk di El Salvador pada Maret lalu. Lawan politiknya menuding Trump sengaja menyebut imigrasi tanpa dokumen sebagai “invasi” demi membenarkan pencabutan hak proses hukum yang adil.