Langkah terbaru pemerintahan Trump muncul di tengah kampanye tekanan yang lebih luas terhadap universitas terkemuka dan target mahasiswa.
Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sementara menunda pemrosesan visa bagi mahasiswa asing, menurut memo internal dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Kabel diplomatik itu, yang dilaporkan luas oleh media AS pada Selasa, memerintahkan kedutaan dan konsulat untuk tidak mengizinkan “kapasitas tambahan untuk janji visa pelajar atau pertukaran… hingga pedoman lebih lanjut dikeluarkan.”
Disebutkan juga bahwa Departemen Luar Negeri “berencana mengeluarkan pedoman soal pemeriksaan media sosial yang diperluas untuk semua aplikasi semacam itu.”
Langkah ini adalah pukulan terbaru bagi warga asing yang ingin belajar di AS, seiring pemerintahan Trump meningkatkan tekanan terhadap universitas dan mahasiswa.
Minggu lalu, pemerintah mencabut persetujuan Harvard University untuk mendaftarkan mahasiswa internasional, di tengah ketegangan yang lebih luas atas respons kampus terhadap protes pro-Palestina dan program diversitasnya. Seorang hakim federal sementara memblokir keputusan ini.
Penundaan pemrosesan visa juga terjadi saat Rubio berusaha mencabut ratusan visa mahasiswa asing, dengan alasan pelanggaran hukum kecil atau pernyataan dan advokasi pro-Palestina.
Dalam keterangannya pada Selas, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce tidak merespons langsung kabel tersebut, tapi mengatakan secara umum, “Kami sangat serius dalam proses memeriksa siapa yang masuk ke negara ini.”
“Sesuai tujuan yang dinyatakan presiden dan Menteri Rubio, untuk memastikan orang-orang yang di sini paham hukum, tidak punya niat kriminal, dan akan berkontribusi pada pengalaman di sini, berapapun lamanya status mereka,” ujarnya.
Bruce menambahkan bahwa pelamar visa pelajar harus melanjutkan proses seperti biasa, tetapi bersiap menghadapi pemeriksaan lebih ketat.
“Jika Anda mengajukan visa, ikuti proses normal, langkah normal, [dan] bersiaplah diperiksa,” katanya.
Kabel Rubio tidak memberi tenggat waktu penundaan, tapi meminta staf diplomatik menunggu pedoman dalam “beberapa hari mendatang.”
Tantangan yang Berlanjut
Tindakan pemerintahan Trump terhadap pendidikan tinggi memunculkan pertanyaan konstitusional rumit tentang kebebasan akademik dan hak individu yang tinggal di AS dengan visa sementara.
Minggu lalu, Rubio memberi tahu anggota Senat AS bahwa ia telah mencabut “ribuan” visa sejak Trump menjabat pada 20 Januari, meski data lengkap belum dirilis.
Rubio mengandalkan undang-undang jarang dipakai yang diyakini pemerintah memberinya kewenangan luas mengusir orang asing yang dianggap bertentangan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS.
Pengacara beberapa mahasiswa yang jadi target Rubio karena pandangan pro-Palestina—termasuk Mahmoud Khalil, Rumeysa Ozturk, Mohsen Mahdawi, dan Badar Khan Suri—menyatakan hak kebebasan berbicara klien mereka dilanggar.
Sementara itu, Harvard University juga menyatakan pemerintahan Trump melanggar haknya dengan memotong dana dan mencabut izin mendaftarkan mahasiswa asing.
Media AS juga melaporkan pada Selasa bahwa pemerintahan Trump diprediksi segera memutus sisa kontrak federal dengan Harvard, yang akan menjadi eskalasi terbaru.