Senat AS Sahkan Anggaran Pertahanan Tahunan Senilai $901 Miliar
Senat Amerika Serikat pada Rabu (17/12) menyetujui anggaran pertahanan tahunan dengan suara mayoritas, mengesahkan alokasi dana militer sebesar 901 miliar dolar AS. RUU tersebut juga mendesak Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menyerahkan rekaman video serangan militer terhadap kapal-kapal yang diduga mengedarkan narkoba di perairan internasional dekat Venezuela.
Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun fiskal 2026, yang mencakup kenaikan gaji 3,8 persen bagi personel militer, melaju di Kongres dengan dukungan luas dari kedua partai. Para senator menyetujui RUU ini dengan suara 77–20, sebelum para anggota legislatif meninggalkan Washington untuk masa reses liburan. RUU kini tinggal menunggu tandatangan Presiden Trump.
Rekomendasi Cerita
Daftar cerita rekomendasi
Namun, RUU yang tebalnya lebih dari 3.000 halaman ini juga memberlakukan sejumlah pembatasan atas penyebaran militer oleh pemerintahan Trump. Selain menuntut informasi lebih lanjut tentang serangan maritim di Karibia, RUU ini membekukan jumlah pasukan AS saat ini di Eropa dan mengalokasikan bantuan militer spesifik untuk Ukraina, sesuai tuntutan Demokrat yang menginginkan pengawasan dan jaminan dukungan yang lebih besar untuk Ukraina.
RUU ini merefleksikan jalan tengah hasil negosiasi, yang dibentuk oleh titik-titik kesepakatan langka antara Partai Republik dan Demokrat terkait prioritas pertahanan. RUU ini mengesahkan banyak tindakan eksekutif Trump, termasuk proposal untuk menghapus inisiatif keragaman dan inklusivitas di tubuh militer, tetapi juga memperkuat pengawasan kongres terhadap Departemen Pertahanan.
Apa Saja Keberatan Terhadap RUU Ini?
Meski disahkan, RUU yang luas ini menuai kritik dari perwakilan kedua partai. Dua senator Republik—Rand Paul dan Mike Lee—serta 18 senator Demokrat menolaknya.
Mereka menyoroti kekhawatiran khusus atas sebuah ketentuan yang mengizinkan pesawat militer terbang tanpa mengirimkan data lokasi presisi—praktik yang digunakan oleh helikopter Angkatan Darat dalam tabrakan di udara dengan pesawat komersial di Washington, DC, pada Januari lalu yang menewaskan 67 orang.
“Pengecualian khusus itulah yang menyebabkan kecelakaan 29 Januari dan merenggut 67 nyawa,” ujar Senator Ted Cruz, ketua Komite Perdagangan Senat dari Partai Republik, dalam konferensi pers pekan ini.
Cruz berencana mendorong pemungutan suara bipartisan bulan depan untuk mewajibkan pesawat militer menggunakan teknologi berbagi lokasi eksak dan meningkatkan koordinasi dengan penerbangan komersial di ruang udara padat.
Di sisi lain, NDAA tidak mencakup anggaran untuk membiayai perubahan nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang, sesuatu yang diinginkan Trump tetapi tidak dapat dilaksanakan secara formal tanpa persetujuan Kongres.
Apa yang Dituntut oleh Partai Demokrat?
Banyak kekhawatiran Demokrat berkaitan dengan Ukraina.
Para anggota legislatif Demokrat berulang kali dibuat terkejut oleh kebijakan pemerintahan Trump selama setahun terakhir, termasuk keputusan untuk menangguhkan berbagi intelijen dengan Ukraina dan mengurangi penyebaran pasukan AS di negara-negara NATO Eropa Timur.
Namun, Demokrat berhasil memastikan RUU memuat persyaratan pemberitahuan awal kepada Kongres untuk tindakan semacam itu, serta pemberhentian pimpinan tinggi militer—bidang di mana Demokrat juga menuntut pengawasan lebih ketat.
Berdasarkan undang-undang baru ini, Pentagon harus mempertahankan minimal 76.000 pasukan dan aset militer utama yang ditempatkan di Eropa, terlepas dari dirilisnya strategi keamanan nasional terbaru Trump yang dianggap banyak kalian terlalu ramah kepada Rusia dan terlalu kritis terhadap Eropa.
Biasanya, antara 80.000 hingga 100.000 pasukan AS ditempatkan di seluruh Eropa.
Kongres juga menyetujui dana $400 juta per tahun selama dua tahun ke depan untuk memproduksi senjata bagi Ukraina. Sebagian besar dana ini dialokasikan untuk pabrikan senjata AS.
Tuntutan Demokrat Terkait Operasi Venezuela?
Sejak awal September, AS telah melakukan serangkaian serangan udara terhadap operasi perdagangan narkoba Venezuela yang diduga berlangsung di Laut Karibia. Sekitar 90 orang tewas dalam lebih dari 20 serangan.
Namun, para anggota Kongres semakin skeptis terhadap serangan-serangan terhadap kapal tersebut dan kesahihannya—banyak yang mengkhawatirkan bahwa tujuan akhir operasi ini sebenarnya adalah untuk menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Banyak pakar hukum menyatakan menargetkan kapal di perairan internasional kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional serta merupakan eksekusi di luar pengadilan.
Pada Selasa, Hegseth mengunjungi Capitol Hill untuk memberikan penjelasan kepada anggota Kongres tentang operasi militer AS di perairan internasional dekat Venezuela. Tanggapan terhadap taklimat itu beragam: sebagian besar Republik mendukung kampanye tersebut, sementara Demokrat menyuarakan kecemasan karena merasa kurang informasi.
Oleh karena itu, perwakilan dari kedua partai sepakat membekukan 25 persen dana perjalanan Menteri Pertahanan Pete Hegseth hingga ia menyerahkan rekaman mentah serangan di lepas pantai Venezuela—bersama dengan perintah otorisasi serangan—kepada Komite Pasukan Bersenjata di DPR dan Senat.
Laksamana Frank “Mitch” Bradley, perwira Angkatan Laut yang memerintahkan serangan “double-tap”—serangan kedua pada kapal yang sudah hancur dan menewaskan dua orang yang selamat di air pada September lalu—memberikan kesaksian dalam sesi tertutup di depan komite-komite tersebut pada Rabu, yang memang menyertakan rekaman video kejadian itu.
Namun, Demokrat menuntut agar sebagian rekaman itu dirilis kepada publik dan semua anggota Kongres diberikan akses ke video lengkapnya.
“Masyarakat Amerika mutlak perlu melihat video ini,” kata Senator Richard Blumenthal, seorang Demokrat dari Connecticut. “Saya kira mereka akan terkejut.”
Apakah RUU Ini Meredakan Kekhawatiran Demokrat Akan Potensi Perang?
Tidak sepenuhnya. Meski NDAA memperkuat pengawasan legislatif atas operasi militer baru-baru ini di Venezuela, banyak anggota Kongres tetap mengkhawatirkan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Caracas.
“Konstitusi memberikan kewenangan kepada badan ini (Kongres) atas urusan perang dan damai. Kekuasaan itu terlalu sering diserahkan kepada cabang eksekutif,” ujar Anggota Kongres Demokrat Gregory Meeks di sidang DPR pada Rabu. “Kongres harus mempertegas kepada kita semua bahwa tidak ada presiden yang dapat secara unilateral melibatkan AS dalam suatu konflik.”
“Mudah untuk masuk ke dalam perang. Sangat sulit untuk keluar dari perang,” peringat Anggota Kongres Demokrat Jim McGovern. “Saya sudah cukup lama di sini untuk mendengar perwakilan dari kedua partai berbicara tentang perang sebagai sesuatu yang sederhana, ‘Kamu bisa terlibat. Kita keluar dengan mudah. Bukan masalah besar.’ Itu tidak pernah terjadi.”
“Bahkan Pentagon sendiri mengatakan akan sangat, sangat rumit untuk menjatuhkan Maduro,” tambahnya.
Lebih lanjut, RUU ini disahkan pada malam yang sama dengan ditolaknya resolusi yang dipimpin Demokrat yang mewajibkan persetujuan eksplisit Kongres untuk tindakan militer AS di Venezuela. Resolusi yang diajukan oleh McGovern, Meeks, dan lainnya itu merefleksikan kekhawatiran bahwa serangan-serangan Trump berisiko menjerumuskan AS ke dalam perang yang tak dinyatakan.
Meski Konstitusi memang memberikan kewenangan tunggal kepada Kongres untuk menyatakan perang, presiden dikenal dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang lebih luas. RUU Demokrat bertujuan menutup celah itu. Kekalahannya, menurut kekhawatiran Demokrat, memberikan keleluasaan luas kepada pemerintahan untuk melanjutkan operasi tanpa persetujuan baru dari Kongres.