BERLIN (AP) — Alternative for Germany, atau AfD, telah menetapkan diri sebagai kekuatan politik yang signifikan dalam 12 tahun sejak didirikan, tetapi belum menjadi bagian dari pemerintah negara atau nasional manapun. Itu akibat dari apa yang sering disebut sebagai “firewall” terhadap partai anti-imigran dan sayap kanan jauh.
Partai lain mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan Alternative for Germany, yang sedang diawasi oleh agen keamanan dalam negeri karena diduga ekstremisme sayap kanan, sesuatu yang sangat ditentang oleh AfD. Cabangnya di tiga negara bagian timur ditunjuk sebagai kelompok “ekstremis kanan yang terbukti”. Hal ini sangat sensitif mengingat masa lalu Jerman sebagai Nazi.
Hal itu kadang-kadang memaksa partai lain untuk membentuk aliansi yang tidak biasa untuk menjaga AfD agar tidak berkuasa — misalnya, koalisi tiga partai yang melintasi perbedaan ideologi yang memerintah negara bagian Thuringia setelah AfD muncul sebagai partai terkuat untuk pertama kalinya dalam pemilihan regional di sana pada bulan September.
Trusted news and daily delights, right in your inbox
Lihat sendiri — The Yodel adalah sumber utama untuk berita harian, hiburan, dan cerita-cerita yang menggembirakan.
Apakah Merz melanggar firewall? Pendapat terbagi
Pemimpin oposisi konservatif Jerman, Friedrich Merz, mendapat tuduhan melanggar tabu dan merusak firewall setelah ia membawa mosi nonbinding yang menyerukan agar lebih banyak migran ditolak kembali di perbatasan negara ke parlemen bulan lalu. Ini disetujui dengan sangat tipis berkat suara dari partai sayap kanan. Ini adalah pertama kalinya bagi Jerman pasca-Perang Dunia II.
Dua hari kemudian, anggota parlemen dengan tipis menolak RUU yang diajukan oposisi yang menyerukan aturan yang lebih ketat tentang migrasi yang berisiko menjadi rancangan peraturan pertama yang disetujui berkat AfD. Kejadian di parlemen memicu protes yang cukup besar.
Merz bersikeras bahwa posisinya tetap sama. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja dengan AfD, tidak akan masuk ke dalam pemerintah dengannya atau membentuk pemerintahan minoritas yang membutuhkan dukungannya, dan tidak pernah dan tidak akan bernegosiasi dengannya tentang mosi atau legislasi.