Reformasi ini merupakan salah satu langkah awal yang diperkenalkan oleh PM Péter Magyar dalam upayanya mengembalikan Hungaria ke arus utama Uni Eropa.
Diterbitkan pada 15 Juni 2026
Anggota parlemen Hungaria telah mengesahkan amendemen konstitusi yang membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi delapan tahun. Reformasi ini secara efektif mencegah mantan pemimpin lama, Viktor Orbán, untuk berpotensi kembali berkuasa.
Parlemen dengan suara mayoritas menyetujui amendemen tersebut pada hari Senin, meskipun ada oposisi dari partai Fidesz milik Orbán. Seratus lima puluh anggota parlemen mendukung amendemen ini, sementara 50 menentang dan enam abstain.
Perubahan ini merupakan janji kampanye utama dari Perdana Menteri Péter Magyar dan partainya, Tisza, yang meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan parlemen bulan April, mengakhiri kekuasaan Orbán yang berlangsung selama 16 tahun.
Reformasi sistem politik merupakan salah satu perubahan besar pertama yang diperkenalkan Magyar saat ia berusaha memperbaiki hubungan Budapest dengan Uni Eropa.
Dalam minggu-minggu pertama masa jabatannya, PM Hungaria berjanji akan memimpin negara untuk mengadopsi mata uang euro. Pekan lalu, ia setuju untuk mencabut veto berkepanjangan Hungaria terhadap proses aksesi Ukraina untuk bergabuung ke Uni Eropa. Kyiv secara resmi memulai jalur tersebut pada hari Senin.
Secara informal, Brussel akan merasa lega melihat Orbán terhadap kembali ke tampuk kekuasaan. Pemerintahannya selama 16 tahun yang memimpin rezim pro-Rusia dan tidak liberal telah menyebabkan banyak masalah bagi UE, terutama dalam upayanya mendukung Ukraina.
Pemungutan suara, yang memanfaatkan mayoritas konstitusional Tisza di parlemen, juga membuka jalan bagi reformasi lainya, termasuk pembubaran Kantor Perlindungan Kedaulatan.
Dibentuk pada tahun 2023 untuk melindungi Hungaria dari “pengaruh asing,” kantor ini digunakan untuk menyelidiki jurnalis dan LSM yang mengkritik Orbán.
Namun, pada hari Senin, anggota parlemen memilih untuk menghapus ketentuan yang mendasari pendiriannya, yang menyatakan perlunya badan independen untuk “menjaga” “identitas konstitusional” negara.
Penutupan kantor tersebut termasuk dalam daftar langkah-langkah yang disusun oleh Human Rights Watch pada bulan April. Mereka menyatakan bahwa pemerintah baru Hungaria harus menerapkannya untuk membalikkan apa yang disebut sebagai “krisis hak asasi manusia” di bawah kepemimpinan Orbán.
Para anggota parlemen dijadwalkan akan memberikan suara pada rancangan undang-undang untuk membubarkan lembaga itu pada akhir bulan ini.
Orbán terpilih kembali sebagai pemimpin partai Fidesz pada hari Sabtu, meskipun kalah dalam pemilihan bulan April.
“Undang-undang Orbán telah disahkan. Itu adalah masalah yang paling mendesak… Jika saya dibutuhkan, saya akan ada di sini,” tulis Orbán secara sinis di media sosial, sedikit ironis tentunya.