Hari perhitungan untuk pasar saham Indonesia sudah tiba. MSCI, penyedia indeks global, akan menentukan apakah akan menurunkan status ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini menjadi "pasar perbatasan" (frontier market), atau tetap mempertahankanya sebagai pasar berkembang (emerging market), pada tanggal 23 Juni. Jika MSCI menurunkan status Indonesia, sebanyak $13 miliar bisa keluar dari negara ini, menurut perhitungan Goldman Sachs.
"Jika MSCI mengkonfirmasi penurunan status, dana indeks otomatis akan menjual kepemilikan mereka di Indonesia," kata Achmad Sukarsono, wakil direktur di konsultan Control Risks, kepada Fortune. "Tidak perlu komite untuk membuat keputusan besar, karena aturan yang sudah menjual."
Dampaknya tidak akan berhenti di situ. "Penurunan status adalah sinyal keras untuk semua orang bahwa ada sesuatu ynag salah," kata Josh Kurlantzick, peneliti senior untuk Asia Selatan dan Tenggara di Council on Foreign Relations (CFR), sebuah lembaga riset di New York. "Manajer dana yang secara aktif memilih tempat berinvestasi kemungkinan juga akan menjauhi Indonesia."
MSCI pertama kali menyoroti masalah investasi Indonesia pada akhir Januari, menunjuk pada data kepemilikan dan aktivitas pasar yang tidak transparan. MSCI juga mengumumkan penghentian sementara penyesuaian indeks untuk sekuritas Indonesia. Ini memicu aksi jual besar-besaran saham Indonesia. Investor asing sudah menarik $3,4 miliar dari bursa saham Jakarta sejak awal tahun 2026. Pasar saham Indonesia sekarang menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di dunia, dengan Indeks Harga Saham Gabungan sudah turun lebih dari 28% sejauh ini pada tahun 2026.
Masalah yang sudah lama berjalan
MSCI menetapkan Indonesia sebagai pasar berkembang pada tahun 1989, setelah serangkaian reformasi keuangan besar yang membuka pasar sahamnya kepada investor asing. Indonesia sudah lama menarik investor karena sumber daya alamnya yang melimpah dan populasinya yang besar dan terus bertambah.
"Indonesia masih punya skala, demografi, mineral strategis, pasar domestik yang besar, dan kelompok politik yang memahami pertumbuhan," kata Sukarsono. "Masalahnya adalah kepercayaan kepada orang-orang yang membuat kebijakan."
Meskipun memiliki "fundamental yang kuat", Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat pada 2024. Beberapa kebijakan pemerintahan Prabowo termasuk program makan gratis senilai miliaran dolar dan keputusan untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab pada dana kekayaan negara favorit (sovereign wealth fund) Danantara membuat khawatir investor karena tekanan fiskal pada pemerintah peningkatan kehadiran negara dalam perekonomian. "Potensi penurunan status menandakan masalah serius yang sudah muncul sejak awal masa jabatan Prabowo: penyalahgunaan dana negara, kurangnya transparansi, korupsi, pemecatan teknokrat yang mampu, terlalu banyak kekuasaan di tangan Prabowo, dan kembalinya nasionalisme sumber daya, hal-hal ini diantara lainnya," kata Kurlantzick. Prabowo membela sikap kebijakannya dalam wawancara dengan Bloomberg bulan Maret, dengan mengklaim bahwa pasar tidak memahaminya. "Saya hanya melakukan apa yang saya pikir paling baik untuk rakyat saya" katanya. "Saya tidak terlalu ideologis. Saya terlalu doktriner. Saya mencari solusi terbaik secara pragmatis.\""