Pengangkatan Stephen Miran sebagai gubernur Federal Reserve mungkin bukan cuma menambah suara dovish. Menurut analis JPMorgan, ini bisa jadi tanda niat utk mengubah Undang-Undang Federal Reserve dan mengurangi kemandirian pembuat kebijakan.
Pada Kamis, Presiden Donald Trump menunjuk Miran, ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, untuk mengisi kekosongan yg ditinggalkan Adriana Kugler, yg mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir di Januari.
Miran dikenal karena proposalnya yg dijuluki "Mar-a-Lago Accord" utk atasi defisit perdagangan AS. Tapi, tulisannya di 2024 yg mendesak reformasi Federal Reserve kini makin dapat perhatian.
Analis JPMorgan pimpinan Bruce Kasman menyoroti proposal kunci, seperti memberi presiden AS kekuasaan utk memecat anggota dewan Fed, memberi Kongres kontrol atas anggaran Fed, dan memindahkan tanggung jawab regulasi Fed ke Departemen Keuangan.
"Perubahan ini jelas akan meningkatkan pengaruh presiden atas kebijakan moneter & regulasi," tulis mereka. Perubahan butuh persetujuan Kongres, dan JPMorgan ragu ada dukungan utk perubahan sebesar ini.
Yang jelas, Miran masuk dewan Fed dengan agenda reformasi. Di tulisannya, ia menuduh Fed terjebak "groupthink" dan menyimpang dari misi, serta berargumen bahwa reformasi justru akan jaga kemandiriannya. JPMorgan tidak setuju.
"Ancaman terbesar bukan pergantian anggota dewan yg politis, tapi upaya utk mengubah Undang-Undang Federal Reserve yg bisa ubah kewenangan moneter & regulasi AS secara permanen," kata analis. Gedung Putih belum beri tanggapan.
Bagaimana Fed bisa bertahan
Kongres punya kuasa utk ubah kewenangan & misi bank sentral. Profesor Jeremy Siegel dari Wharton bilang Powell mungkin harus mundur demi jaga kemandirian Fed jangka panjang. Alasannya, jika ekonomi bermasalah, Trump bisa jadikan Powell "kambing hitam" dan minta Kongres beri lebih banyak kuasa atas Fed.
"Fed bukan bagian dari Konstitusi. Ia ciptaan Kongres lewat Undang-Undang Federal Reserve 1913. Kongres bisa ubah kewenangannya kapan saja," jelas Siegel.
Senator Bernie Moreno dari Ohio minggu lalu menyatakan kesediaannya utk ubah Undang-Undang Fed, termasuk soal suku bunga dan mandat gandanya, meski ia mendukung kemandirian bank sentral.
JPMorgan menyebut Fed masih dapat dukungan di Senat, di mana perubahan Undang-Undang Fed butuh 60 suara utk lawan filibuster. Tapi, Fed akan serius hadapi ancaman ini dan lindungi kemandiriannya, mungkin dengan "sedikit menuruti" tuntutan Gedung Putih & Kongres.
"Tekanan terhadap Undang-Undang Fed bisa buat kebijakan Fed lebih dovish dan regulasi lebih ringan," kata mereka.
Kemandirian Fed seharusnya melindunginya dari tekanan politik. Tapi konsep ini rumit karena bergantung pada hukum, norma, dan tradisi, kata Michael Pugliese dari Wells Fargo.
Ia yakin Kongres tak akan ubah Undang-Undang Fed utk beri lebih banyak pengaruh ke Gedung Putih. Demokrat tidak akan setuju, dan Republik mungkin tidak akan hapus aturan filibuster di Senat.
"Menghapus filibuster akan buka pintu utk banyak debat kebijakan lain, bukan cuma soal Undang-Undang Fed," jelas Pugliese.
Perkenalkan Fortune Global 500 2025, daftar perusahaan terbesar di dunia. Jelajahi daftar tahun ini.