Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif baru tentang pendapatan minyak Venezuela. Tujuannya adalah agar uangnya tetap terlindungi dan tidak dipakai dalam proses pengadilan.
Perintah itu, yang diumumkan hari Sabtu, menyatakan bahwa jika dana disita untuk keperluan itu, bisa “mengganggu upaya penting AS untuk menjamin stabilitas ekonomi dan politik di Venezuela.”
Perintah ini muncul saat para pemimpin perusahaan minyak menyatakan kekhawatiran bahwa kekacauan dan ketidakstabilan di Venezuela bisa membuat negara itu kurang menarik untuk investasi swasta dan pembangunan kembali.
“Kalau kita lihat kondisi dan kerangka kerja komersial yang ada di Venezuela saat ini, saat ini tidak bisa diinvestasikan,” kata Darren Woods, CEO ExxonMobil, perusahaan minyak terbesar AS, dalam pertemuan dengan Trump pada Jumat.
Dalam pertemuan itu, Trump mencoba menenangkan kekhawatiran perusahaan-perusahaan minyak dan mengatakan para pemimpinnya akan berurusan langsung dengan AS, bukan dengan pemerintah Venezuela.
Venezuela punya sejarah penyitaan aset negara, sanksi AS yang masih berjalan, dan ketidakpastian politik selama puluhan tahun.
Membuat perusahaan minyak AS berinvestasi di Venezuela dan membantu membangun kembali infrastruktur negara itu adalah prioritas utama pemerintahan Trump setelah penangkapan dramatis terhadap mantan pemimpin Nicolás Maduro.
Gedung Putih menyatakan upaya untuk “mengelola” Venezuela dalam istilah ekonomi. Trump telah menyita kapal tanker yang membawa minyak Venezuela, mengatakan AS mengambil alih penjualan 30 hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela yang sebelumnya disanksi, dan berencana mengontrol penjualannya di seluruh dunia untuk waktu yang tidak tentu.
“Saya cinta rakyat Venezuela, dan saya sudah membuat Venezuela kaya dan aman lagi,” tulis Trump, yang sedang berada di Florida selatan, di situs media sosialnya hari Sabtu. “Selamat dan terima kasih untuk semua orang yang membuat ini mungkin!!!”
Perintah itu menyatakan pendapatan minyak adalah milik Venezuela yang dipegang oleh Amerika Serikat untuk “tujuan pemerintah dan diplomatik” dan tidak tunduk pada klaim perorangan.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional dan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional. Trump dalam perintahnya mengatakan kemungkinan pendapatan minyak terlibat dalam proses peradilan merupakan “ancaman yang tidak biasa dan luar biasa” bagi AS.