Presiden Donald Trump bilang pada hari Selasa bahwa mulai 1 Februari, dia akan menolak dana federal untuk negara bagian yang punya pemerintah lokal yang melawan kebijakan imigrasi pemerintahannya. Ini memperluas ancaman sebelumnya untuk memotong dana ke apa yang disebut kota suaka (sanctuary cities).
Aksi ini bisa punya dampak luas di AS, bahkan mungkin di tempat-tempat yang tidak terlalu ramah pada orang asing.
Dua usaha sebelumnya oleh Trump untuk memotong sebagian dana untuk yurisdiksi suaka dihentikan oleh pengadilan.
Trump umumkan konsep ini kali ini di akhir pidatonya di Detroit Economic Club, tanpa memberikan rincian spesifik.
“Mulai 1 Feb, kami tidak akan melakukan pembayaran apapun ke kota atau negara bagian yang punya kota suaka, karena mereka lakukan segalanya untuk lindungi kriminal dengan mengorbankan warga Amerika dan itu menimbulkan penipuan dan kejahatan dan semua masalah lain yang muncul,” katanya. “Jadi kami tidak akan bayar siapapun yang mendukung kota suaka.”
Kembali di Washington, Trump ditanya wartawan dana apa yang akan terkena dampak pada 1 Feb: “Nanti lihat saja,” katanya. “Itu akan signifikan.”
Tidak ada definisi ketat untuk kebijakan suaka atau kota suaka, tapi istilah itu umumnya menggambarkan kerja sama yang terbatas dengan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE).
Pengadilan sudah tolak ide ini sebelumnya.
Dalam perintah eksekutif tahun lalu, presiden mengarahkan pejabat federal untuk menahan uang dari yurisdiksi suaka yang berusaha melindungi orang di negara ini secara ilegal dari deportasi.
Seorang hakim federal berbasis di California membatalkannya meski pengacara pemerintah bilang masih terlalu dini untuk menghentikan rencana itu ketika belum ada tindakan diambil dan belum ada kondisi spesifik yang ditetapkan.
Di masa jabatan pertama Trump pada 2017, pengadilan juga gagalkan usahanya untuk potong dana ke kota-kota tersebut.
Beberapa detailnya agak rumit.
Departemen Kehakiman tahun lalu terbitkan daftar tiga puluh lebih negara bagian, kota, dan kabupaten yang mereka anggap sebagai yurisdiksi suaka.
Daftarnya sebagian besar terdiri dari tempat-tempat dimana pemerintahannya dikontrol oleh Demokrat, termasuk negara bagian California, Connecticut dan New York, kota seperti Boston dan New York, dan kabupaten seperti Baltimore County di Maryland dan Cook County di Illinois.
Daftar itu gantikan daftar sebelumnya yang lebih panjang, yang dapat penolakan dari pejabat yang bilang tidak jelas mengapa yurisdiksi mereka ada di dalamnya.
Pemerintahan ini sudah ancamkan pendanaan di tempat-tempat spesifik.
Pemerintah federal sudah bergerak untuk hentikan pendanaan untuk berbagai program dalam beberapa pekan terakhir dan sudah menghadapi tantangan hukum.
Departemen Pertanian AS sudah peringatkan negara bagian yang menolak berikan data penerima dana Program Bantuan Nutrisi Tambahan (SNAP) bahwa dana administratif mereka akan dipotong. Pertarungan pengadilan atas permintaan informasi itu sudah berjalan sebelum ancaman datang. Uangnya belum dihentikan.
Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat AS minggu lalu bilang mereka menghentikan uang dari lima negara bagian pimpinan Demokrat untuk subsidi penitipan anak dan bantuan lain ke keluarga berpenghasilan rendah dengan anak, atas kecurigaan tidak spesifik tentang penipuan. Sebuah pengadilan tunda hal itu.
Pemerintahan sudah coba gunakan tekanan finansial tambahan terhadap Minnesota, negara bagian dimana mereka juga kirimkan gelombang petugas federal dalam operasi penindakan imigrasi. Departemen Pertanian bilang mereka bekukan pendanaan di negara bagian itu — tetapi tanpa memberikan banyak rincian.
Pusat Layanan Medicare dan Medicaid juga beri tahu Minnesota minggu lalu bahwa mereka berniat menahan $515 juta setiap tiga bulan dari 14 program Medicaid yang dianggap “berisiko tinggi” setelah menolak rencana tindakan korektif yang mereka minta karena dugaan penipuan. Jumlah itu setara dengan seperempat dari uang federal untuk program-program tersebut. Pejabat negara bagian bilang pada hari Selasa bahwa mereka sedang banding.