Banyak ahli hukum dan ekonom memberikan peringatan keras tentang usaha Komisi Eropa (EC) untuk melemahkan hukum akuntabilitas perusahaan. Mereka bilang aksi ini akan merusak komitmen akuntabilitas, mengurangi perlindungan HAM dan lingkungan, serta menaikkan biaya untuk perusahaan dan masyarakat.
Di bawah tekanan dari pelobi perusahaan, EC sedang bahas perubahan aturan tentang cara perusahaan pantau dan laporkan aktivitas mereka. Bulan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz perkuat kampanye melawan Direktif CSDDD Uni Eropa, yang mengatur rantai pasok perusahaan. Mereka klaim aturan ini bikin bisnis Eropa kurang kompetitif. Macron bilang CSDDD harus “dikeluarkan dari meja” dan mendukung paket “Omnibus Simplifikasi” EC yang hapus kewajiban perusahaan untuk pantau rantai pasok, hapus rencana transisi iklim, dan lemahkan mekanisme penegakan hukum.
Tapi ahli hukum, ekonom, LSM lingkungan, dan negara seperti Swedia dan Denmark bersatu untuk pertahankan aturan ini.
“Anggota Parlemen Eropa jangan tertipu, menghapus aturan ini tidak akan mengurangi beban regulasi,” kata Thom Wetzer, profesor hukum di Universitas Oxford. “Yang terjadi malah banyak tuntutan hukum dan aturan nasional yang tidak seragam. Kewajiban yang jelas akan diganti dengan aturan yang acak-acakan.”
Bulan Mei, Wetzer dan lebih dari 30 ahli hukum kirim surat ke EC, memperingatkan bahwa menghapus aturan justru akan bikin perusahaan hadapi risiko finansial dan hukum baru, serta sulit capai target keberlanjutan. “Tanpa regulasi yang jelas, transisi iklim perusahaan akan lebih kacau dan mahal,” tulis mereka.
Banyak perusahaan Eropa sudah mulai siapkan laporan sesuai aturan CSDDD. Awal tahun ini, 11 merek besar seperti IKEA, Maersk, dan Unilever dukung CSDDD lewat surat terbuka. Mereka bilang investasi dan daya saing butuh kepastian kebijakan.
Ahli ekonomi juga kritik rencana Omnibus. Lebih dari 90 ekonom tolak klaim bahwa aturan keberlanjutan merugikan Eropa. Mereka sebut masalah ekonomi Eropa disebabkan oleh krisis harga energi, permintaan global turun, upah stagnan, dan kurangnya investasi di infrastruktur publik.
Biaya implementasi aturan keberlanjutan sangat kecil—hanya 0,009% dari pendapatan perusahaan besar. Manfaatnya jauh lebih besar. Melemahkan aturan ini bisa bahayakan program penting seperti Clean Industrial Deal dan kurangi investasi swasta di proyek ramah lingkungan.
“Pilihan ekonomi adalah pilihan politik,” kata Johannes Jäger, profesor di BFi Vienna. “Dengan proposal Omnibus, EC pilih untungkan pelobi perusahaan dengan mengorbankan rakyat, planet, dan ketahanan ekonomi jangka panjang.”
Banyak yang bilang Omnibus cuma ikut-ikutan Presiden AS Donald Trump, yang melakukan deregulasi besar-besaran. Perusahaan AS juga aktif lobi untuk lemahkan CSDDD, termasuk perusahaan investasi raksasa BlackRock.
Lebih dari 200 institusi keuangan Eropa, dengan aset $7,6 triliun, minta EC pertahankan standar keberlanjutan yang kuat. Mereka bilang Omnibus akan batasi akses investor ke data keberlanjutan yang andal.
Alih-alih ikut Trump, pakar keuangan Eropa minta UE pertahankan reputasinya. “Respons terbaik terhadap kebijakan AS adalah perkuat agenda hijau UE, bukan lemahkan,” kata François Gemenne, profesor di HEC Paris. Uni Eropa membuktikan dirinya bukan regulator yang bisa diandalin karena mereka plin-plan menghadapi perubahan politik,” katanya. Di masa sulit, dia nyaranin perlu pengaruh stabil yang kuat. “Kita harus tentuin arah sendiri berdasarkan penilaian kita tentang dasar-dasarnya.”
Tapi selain dampak hukum dan ekonomi, yang paling banyak dikritik adalah implikasi lingkungan dan HAM dari perubahan yang diusulkan EC. Bulan Maret, lebih dari 360 LSM dan kelompok masyarakat sipil seluruh dunia keluarin pernyataan bersama menentang Omnibus, bilang Presiden EC Ursula von der Leyen “ngurangi prioritas HAM, hak pekerja, dan perlindungan lingkungan demi deregulasi berbahaya.”
“Uni Eropa tunjukkin diri bukan regulator terpercaya karena mereka plin-plan…” —Thom Wetzer, profesor hukum dan keuangan di Universitas Oxford
Marion Lupin, petugas kebijakan untuk Koalisi Eropa buat Keadilan Perusahaan, bilang dalam suratnya: “Pesan dari Brussels jelas banget: kepentingan industri nomor satu, sementara orang dan planet ditinggalin… ratusan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia melawan—tidak buat deregulasi, tidak buat greenwashing, dan tidak buat penarikan tanggung jawab perusahaan yang sembrono ini.”
Saat proposal Omnibus diproses di Parlemen Eropa, pertanyaan utamanya adalah apakah lembaga EU bakal pertahankan ambisi awal mereka buat memandu Eropa lewat transisi berkelanjutan, atau nurut pada lobi perusahaan. Hasilnya kemungkinan besar punya dampak besar buat tanggung jawab perusahaan, HAM, dan perang melawan perubahan iklim.