“Pajak Balas Dendam” yang Tersembunyi dalam RUU Anggaran Bisa Ubah Perdagangan Jadi “Perang Modal,” Kata Analis

Bagian 899 dari “One Big Beautiful Bill” yang sedang dibahas di Kongres telah menimbulkan kekhawatiran di Wall Street. Pasal ini awalnya tidak terlalu diperhatikan karena dampak anggaran terhadap defisit lebih jadi sorotan. Deutsche Bank memperingatkan bahwa apa yang disebut “pajak balas dendam” ini bisa mengurangi daya tarik aset Amerika Serikat.

Saat Wall Street masih mencerna banyak pasal dalam RUU anggaran 1.000 halaman yang baru disahkan, satu bagian ini bikin banyak orang khawatir banget.

Pasal 899 disebut “pajak balas dendam” karena bakal naikin tarif pajak untuk individu dan perusahaan dari negara yang punya kebijakan pajak dianggap “diskriminatif.” Artinya, investor asing yang punya triliunan dolar aset AS bisa kena pajak lebih tinggi untuk penghasilan pasif seperti dividen dan bunga.

Investor udah mulai pindah ke Eropa dan China karena kebijakan tarif agresif Presiden Donald Trump bikin citra “keistimewaan Amerika” pudar. Sementara itu, investor asing mulai ngurung beli aset AS.

Buat George Saravelos dari Deutsche Bank, pajak balas dendam ini bisa bikin aset AS makin nggak menarik. Ini juga penting setelah pengadilan dagang AS membatalkan tarif balasan Trump, karena Pasal 899 bisa jadi alat alternatif.

“Kami lihat undang-undang ini bisa mengubah perang dagang jadi perang modal jika pemerintah mau. Ini relevan banget setelah keputusan pengadilan yang batasin kebijakan dagang Trump,” tulis Saravelos.

Dia bilang Pasal 899 pakai pajak buat investor asing sebagai alat untuk dorong prioritas ekonomi AS, dan cuma butuh syarat rendah buat diterapin.

Saravelos perkirakan pasal ini juga bakal bikin lebih susah nutup defisit, karena turunin imbal hasil yang didapat pemerintah asing dari obligasi AS hampir 100 basis poin.

MEMBACA  Senat AS meloloskan RUU senilai $95 miliar termasuk bantuan untuk UkrainaSenat Amerika Serikat menerima RUU senilai $95 miliar yang mencakup bantuan untuk Ukraina

Meski dampak akhirnya mungkin lebih kecil, tambahan ketidakpastian dan kompleksitas ini bisa bikin aliran dolar ke AS makin dipertanyakan.

“Nggak salah kalau pasar mikir kalo presiden dibatesin di kebijakan dagang, pajakin modal asing bisa jadi senjata baru,” tambahnya.

Bahkan Jason Smith, ketua Komite Ways and Means DPR yang dukung pajak ini, bilang dia harap pajak ini nggak pernah dipake dan cuma jadi alat penakut buat negara lain supaya nggak perlakukan perusahaan AS secara nggak adil.

Sementara itu, Komite Gabungan soal Pajak, yang netral, juga sebut kekhawatiran Wall Street.

Thomas Barthold, staf kepala komite, bilang Pasal 899 bakal turunin minat asing buat investasi langsung dan portofolio di AS.

Cerita ini awalnya muncul di Fortune.com