Oleh Foo Yun Chee
LUXEMBOURG (Reuters) – Meta Platforms dan TikTok bilang biaya pengawasan Uni Eropa yang dibebankan ke mereka tidak proporsional dan pakai metode yang salah. Mereka membawa perkaranya ke pengadilan tertinggi kedua di Eropa hari Rabu.
Menurut Undang-Undang Layanan Digital yang jadi hukum di 2022, dua perusahaan ini dan 16 lainnya harus bayar biaya pengawasan sebesar 0,05% dari pendapatan bersih global tahunan. Tujuannya buat nutupi biaya Komisi Eropa dalam pantau kepatuhan mereka.
Besarnya biaya tahunan dihitung berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanan rata-rata tiap perusahaan dan apakah perusahaan dapat untung atau rugi di tahun sebelumnya.
Meta bilang ke hakim di Pengadilan Umum kalau mereka nggak mau hindari bayar bagian yang adil, tapi mereka pertanyakan cara Komisi hitung biayanya. Menurut Meta, hitungannya harusnya berdasarkan pendapatan cabang, bukan grup.
Pengacara Meta, Assimakis Komninos, bilang ke lima hakim kalau perusahaan masih nggak tau cara biaya itu dihitung.
Dia bilang aturan di UU Layanan Digital (DSA) “melanggar huruf dan semangat hukum, sama sekali nggak transparan, dan hasilnya nggak masuk akal.”
TikTok, platform media sosial asal Cina milik ByteDance, juga kritik keras.
“Yang terjadi di sini nggak adil atau proporsional sama sekali. Biayanya pakai angka nggak akurat dan metode diskriminatif,” kata pengacara TikTok, Bill Batchelor, di pengadilan.
“Ini bikin biaya TikTok lebih besar, harus bayar bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga platform lain, dan nggak perhatikan batas biaya yang berlebihan,” ujarnya.
Dia tuduh Komisi hitung ganda pengguna perusahaan, bilang ini diskriminatif karena pengguna yang pindah antara HP dan laptop bakal dihitung dua kali.
Dia juga bilang regulator melebihi kuasa hukum dengan tentuin batas biaya berdasarkan laba grup.
Pengacara Komisi, Lorna Armati, nolak argumen kedua perusahaan dan bela penggunaan laba grup sebagai acuan hitung biaya pengawasan.
“Kalau grup punya laporan keuangan gabungan, sumber daya finansial grup lah yang tersedia untuk bayar biaya ini,” katanya di pengadilan.
“Perusahaan udah punya informasi cukup buat ngerti kenapa dan gimana Komisi pake angka itu. Nggak ada pelanggaran hak didengar atau perlakuan nggak adil,” tambahnya.