Kontrol harga sering dianggap sebagai kebijakan yang buat pasar tidak efisien, tapi seorang ekonom lihat ada manfaatnya juga. Ini karena pemilih memberikan kemenangan untuk Partai Demokrat yang janji akan mengendalikan biaya hidup.
Zohran Mamdani, yang berjanji akan membekukan harga sewa, menang dalam pemilihan walikota New York. Mikie Sherrill, yang usul untuk membekukan tarif listrik, terpilih sebagai gubernur berikutnya untuk New Jersey.
Melihat krisis keterjangkauan yang dihadapi banyak orang Amerika, lebih banyak lagi Demokrat yang akan kampanye dengan janji kontrol harga, tulis ekonom Stanford Neale Mahoney dan mantan penasihat ekonomi Gedung Putih Bharat Ramamurti dalam sebuah op-ed New York Times hari Minggu.
“Mungkin ini menakutkan bagi banyak ekonom, yang lama menganggap kontrol harga sebagai kebijakan yang gagal. Tapi, suka atau tidak, pemilih menuntut bantuan harga jangka pendek, dan kontrol harga sementara mungkin adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan,” kata mereka.
Untuk lawan biaya yang naik, alat kebijakan standar sering butuh waktu lebih lama dari yang pemilih mau toleransi, atau tidak bekerja. Misalnya, insentif pajak atau deregulasi bisa tingkatkan pasokan tapi butuh tahunan untuk pengaruhi harga.
Selain itu, subsidi dan kredit pajak bisa beri bantuan jangka pendek, tapi akhirnya juga bisa naikkan harga karena permintaan meningkat lebih cepat daripada pasokan.
Mahoney dan Ramamurti juga akui bahwa kontrol harga mengaburkan sinyal pasar yang mendorong produsen untuk memperluas output dan menurunkan biaya. Mereka mencontohkan upaya Presiden Richard Nixon untuk membatasi harga bensin pada tahun 1970-an.
“Tapi, sewa dan tagihan listrik yang naik tajam mengacaukan anggaran keluarga. Itulah sebabnya ada alasan untuk kontrol harga yang sementara dan ditargetkan, yang tekan biaya, dipasangkan dengan reformasi sisi pasokan yang mendorong produksi baru,” tambah mereka, sambil mencatat bahwa Mamdani dan Sherrill telah mengusulkan ide serupa.
Untuk perumahan, ini bisa berarti batasan sewa untuk unit yang sudah ada, ditambah investasi pemerintah untuk perumahan baru serta reformasi perizinan dan zonasi.
Memang, kebijakan yang awalnya direncanakan sementara sering bertahan lebih lama dari yang diinginkan, karena tidak terelakkan lagi mereka menciptakan kelompok kepentingan yang melobi agar kebijakan itu diteruskan.
Pembuat kebijakan bisa gunakan klausa sunset atau menargetkan kontrol harga secara sempit untuk mengurangi risiko seperti itu, menurut Mahoney dan Ramamurti. Tapi mereka juga akui “kita mungkin perlu menerima beberapa pertukaran antara bantuan segera dan investasi jangka panjang yang lebih lemah.”
“Dalam krisis biaya hidup, pertanyaannya bukanlah apakah harus campur tangan, tetapi bagaimana caranya untuk memberikan bantuan hari ini tanpa menciptakan masalah baru besok,” kata mereka.
Meskipun tingkat inflasi konsumen tahunan telah turun drastis sejak mencapai tertinggi 9% pada tahun 2022, harga masih saja naik dan tarif Presiden Donald Trump tidak membantu. Faktanya, inflasi inti tetap bertahan dan naik sedikit sejak dia memulai perang dagang.
Pemilihan luar tahun ini bulan ini, yang memberikan kekalahan mengejutkan bagi Partai Republik, membawa isu keterjangkauan ke depan dan pusat perhatian.
Trump sudah mencabut beberapa tarif andalannya untuk membantu menurunkan harga belanjaan, dan “sedang ada diskusi” tentang memperpanjang subsidi Affordable Care Act sementara Partai Republik berusaha mengatasi biaya perawatan kesehatan yang melonjak.
Itu terjadi karena pemilih menuntut perbaikan keterjangkauan secara keseluruhan dan ingin melihat harga turun, bukan hanya naik dengan tempo yang lebih lambat.
“Orang-orang marah tentang hilangnya keterjangkauan, dan cenderung menyalahkan pemerintah yang berkuasa untuk hal ini,” kata Paul Donovan, ekonom kepala di UBS Global Wealth Management, dalam sebuah catatan pada hari Jumat. “Sangat menggoda untuk menganggap keterjangkauan sebagai versi lain dari ‘krisis biaya hidup’—tapi keterjangkauan secara halus berbeda, dan mungkin akan bertahan lebih lama.”