Buka newsletter White House Watch secara gratis!
Panduan kamu buat ngerti arti masa kedua Trump buat Washington, bisnis, dan dunia.
Donald Trump udah larang warga dari 12 negara masuk AS dan mulai penyelidikan ke tim Joe Biden karena dituduh nutupi penurunan mentalnya. Ini adalah perluasan kebijakan anti-imigran dan balas dendam ke lawan politiknya.
Langkah Trump ini bagian dari serangkaian aksi yang diumumin Gedung Putih Rabu malam, nandai perubahan kontroversial di masa jabatan keduanya.
Larangan masuk buat warga asing dari negara tertentu mirip dengan "larangan Muslim" yang dia terapkan waktu masa jabatan pertama. Sementara penyelidikan ke Biden dan timnya adalah realisasi janji kampanye buat mengusut pendahulunya.
Trump juga serang Harvard University lagi, cabut visa buat mahasiswa asing yang mau kuliah di sana.
Larangan masuk AS berlaku buat warga Afghanistan, Chad, Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yaman, dan Myanmar—yang disebut Burma oleh pemerintah. Larangan mulai berlaku 9 Juni sesuai pengumuman yang ditandatangani Trump.
Trump juga batasi sebagian masuk warga Burundi, Kuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, dan Venezuela.
Seperti larangan di masa pertama, kebijakan ini mungkin bakal ditentang di pengadilan dan pengaruhin pelaksanaannya.
Trump bilang larangan baru ini biar pemerintah AS bisa "lindungi warganya dari serangan teroris dan ancaman keamanan nasional atau publik".
Di video yang dia upload di Truth Social, Trump bilang negara lain bisa ditambah atau dihapus dari daftar tergantung kondisi.
Dia juga sebut serangan ke komunitas Yahudi di Boulder, Colorado—yang diduga dilakukan imigran Mesir dan lukai 15 orang—sebagai bukti bahaya dari warga asing yang lolos pemeriksaan atau overstay visa.
"Kami gak mau mereka. Kami gak mau kejadian di Eropa terulang di AS."
Trump salahin Biden buat insiden ini, sebut kebijakan "pintu terbuka" pendahulunya bikin jutaan imigran ilegal masuk. Dia juga puji larangan di masa pertamanya sebagai salah satu kebijakan terbaiknya.
Penyelidikan ke Biden diumumin lewat memo terpisah ke jaksa agung Pam Bondi. Memo itu bilang penasihat Gedung Putih bakal selidiki apakah ada orang yang sengaja bohongin publik soal kondisi mental Biden dan secara tidak konstitusional gunakan wewenang Presiden.
Penyelidikan ini muncul setelah buku karya Jake Tapper dan Alex Thompson ungkap penurunan mental dan fisik Biden waktu dia mulai kampanye yang akhirnya gagal.
Trump fokus ke tuduhan bahwa staf Biden suruh dia tandatangani dokumen tanpa tau pake tanda tangan elektronik atau "autopen".
Memo Gedung Putih bilang penyelidikan bakal fokus ke "dokumen kebijakan yang ditandatangani pake autopen, termasuk pengampunan, perintah eksekutif, memorandum Presiden, atau keputusan kebijakan lain; serta siapa yang suruh tempel tanda tangan Presiden".