Pengadilan federal sudah putuskan bahwa pemerintahan Trump tidak boleh beri denda ke Universitas California atau hentikan dana federal untuk sistem universitas itu. Alasan pemerintah karena universitas ini biarkan antisemitisme dan diskriminasi lain.
Hakim District AS, Rita Lin di San Francisco, keluarkan perintah larangan sementara. Ini artinya pemerintah tidak bisa batalkan dana untuk UC tanpa kasih pemberitahuan dan lakukan dengar pendapat dulu.
Pemerintah sebelumnya minta UCLA bayar $1,2 miliar untuk bisa terima lagi dana penelitian yang dibekukan. Mereka kasih tuduhan universitas ini biarkan antisemitisme di kampus. UCLA adalah universitas negeri pertama yang dapat tuduhan seperti ini.
Hakim Lin bilang ada bukti yang sangat kuat bahwa pemerintahan Trump jalankan kampanye untuk hapus pandangan ‘kiri’ dan ‘sosialis’ dari universitas-universitas terbaik di AS. Dia bilang pejabat pemerintah sudah umumkan rencana mereka untuk selidiki hak-hak sipil universitas supaya bisa hentikan dana federal, dengan tujuan agar universitas menuruti keinginan mereka ideologis.
Hakim Lin juga temukan bahwa pemerintah sudah lakukan perilaku yang memaksa dan balas dendam, yang melanggar Amandemen Pertama dan Kesepuluh Konstitusi AS.
UC sedang dalam pembicaraan penyelesaian dengan pemerintah. Presiden UC, James B. Milliken, bilang denda sebesar itu untuk UCLA akan hancurkan sistem UC. Universitas UC bilang mereka tetap berkomitmen untuk lindungi misi dan kebebasan akademik universitas.
Pemerintah juga minta UCLA patuhi pandangan mereka tentang identitas gender dan buat proses untuk pastikan mahasiswa asing yang punya pandangan ‘anti-Barat’ tidak diterima.
Hakim Lin juga blokir pemerintah dari syaratkan pemberian dana federal pada persetujuan UC untuk langkah-langkah yang langgar hak kebebasan berpendapat. Dia kasih contoh usaha untuk paksa UC seleksi mahasiswa internasional berdasarkan pandangan ‘anti-Barat’, batasi penelitian dan pengajaran, atau pakai definisi spesifik untuk ‘laki-laki’ dan ‘perempuan’.
Presiden Donald Trump sering kritik universitas elit karena penuh dengan liberalisme dan antisemitisme. Pemerintahannya telah buka penyelidikan terhadap puluhan universitas, dengan klaim mereka gagal hentikan penggunaan preferensi rasial. Pemerintahan Republik bilang program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi itu diskriminasi terhadap murid kulit putih dan keturunan Asia.