Minggu, 07 April 2024 – 00:10 WIB
Ketua majelis hakim MK Suhartoyo memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Foto: Ricardo/JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA – Pelaksanaan Pemilu 2024 beserta rekapitulasi suara telah berjalan secara transparan dan telah memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan.
Namun, penolakan serta isu-isu mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu terus diungkapkan oleh sejumlah organisasi masyarakat.
Meskipun demikian, banyak pihak juga menilai bahwa tuduhan adanya kecurangan sistematis yang dilakukan oleh presiden dan KPU terlalu berlebihan.
Kekhawatiran muncul terkait kemungkinan pihak-pihak atau kelompok-kelompok anarkis yang dapat memanfaatkan situasi ini untuk memecah belah persatuan bangsa pada saat putusan MK mengenai hasil Pemilu 2024.
Apalagi, sidang gugatan sengketa Pemilu 2024 juga akan berlangsung pada saat yang bersamaan dengan peringatan Hari Buruh yang jatuh pada 1 Mei 2024.
Para buruh diperkirakan akan turun ke jalan untuk menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta penyelenggaraan Jaminan Sosial Sepanjang Hayat.
Seorang mantan aktivis Anarkis, Muhammad, menyatakan bahwa meskipun kelompok Anarkis tidak terlihat secara terbuka, namun mereka tetap melakukan persiapan untuk aksi-aksi mereka, termasuk tindakan vandalisme dan provokasi di media sosial. Mereka diperkirakan akan menyusup dalam momentum aksi nasional seperti pada Hari Buruh dan putusan MK.
“Dalam merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi yang anarkis, kelompok Anarkis tidak memerlukan dukungan massa yang besar karena mereka sudah terlatih dan militan. Yang terpenting, mereka akan mencoba menyamarkan niat mereka dengan kehadiran massa yang besar seperti aksi buruh,” ujarnya.
Semua pihak diimbau untuk waspada terhadap gerakan anarkis saat putusan sengketa pemilu di MK yang bertepatan dengan Hari Buruh.
Silakan baca berita menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.