Village-run enterprises (BUMDes) merupakan instrumen penting untuk meningkatkan standar hidup penduduk di daerah pedesaan Indonesia, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.
\”BUMDes adalah instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa,\” katanya saat acara pemberian penghargaan desa berkelanjutan di Jakarta pada hari Selasa.
Iskandar mencatat bahwa beberapa BUMDes telah mencapai berbagai prestasi sejak pemerintah mulai memberikan perhatian lebih pada mereka pada tahun 2021. Dia mengatakan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan peran penting yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
Tahun lalu, katanya bahwa sebanyak 10.886 pemerintah desa menempatkan modal sebesar Rp1,16 triliun (US$72,3 miliar) di BUMDes, dengan rata-rata Rp44,23 juta (US$2,7 ribu) per desa.
\”Keuntungan dari dana tersebut adalah tidak membawa bunga, karena dialokasikan dari anggaran desa,\” katanya.
Dia juga mencatat bahwa pada akhir 2023, BUMDes mengalokasikan sebagian dari keuntungannya ke anggaran desa, dengan total nilai mencapai Rp162,99 miliar (US$10,1 juta), atau Rp14,97 juta (US$932 ribu) per desa.
Menteri mengatakan angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai mendapatkan manfaat dari BUMDes.
\”Omzet yang dihasilkan oleh BUMDes menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memainkan peran katalis ekonomi di desa,\” katanya.
Dia kemudian menekankan bahwa secara tahunan, BUMDes telah mengelola sekitar Rp3,06 triliun (US$190,6 miliar) dari aset-aset pedesaan, dan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut juga telah memberdayakan total 331.232 penduduk desa, termasuk 123.119 perempuan dari keluarga miskin.
\”Semua prestasi yang dicapai oleh BUMDes membuat kita menyadari pentingnya mengelola ekonomi lokal, terutama bagi penduduk desa yang kurang mampu,\” kata menteri tersebut.