Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan perlunya penanganan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara sebagai syarat untuk menyelesaikan masalah narkoba secara nasional. Wakil Kepala BNN bidang pencegahan, Richard Nainggolan, menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan Sumatera Utara memiliki jumlah penyalahguna narkoba tertinggi di Indonesia, dengan 1,5 juta orang di provinsi tersebut terkena dampak penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019.
“Ketika kita menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara, kita tentu bisa menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia,” Nainggolan menegaskan dalam sebuah workshop anti-narkoba di Medan, Sumatera Utara, yang diikuti secara online dari sini pada hari Selasa.
Ia mengatakan bahwa para penyalahguna narkoba di Sumatera Utara menyumbang sepertiga dari semua korban penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia.
Deputi tersebut juga menyebutkan bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia masih berada pada angka 1,73 persen dari populasi negara, yang berada di bawah rata-rata global.
“Namun, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia terus menjadi perhatian,” katanya.
Ia menyoroti bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan “darurat penyalahgunaan narkoba” di Indonesia pada tahun 2015. Ia kemudian menyatakan keyakinannya bahwa kejahatan terkait narkoba merupakan kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme.
“(Presiden) juga terus mendorong kami untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba untuk memastikan lebih banyak warga diselamatkan dari hal tersebut,” tambahnya.
Menurut Nainggolan, untuk menangani penyalahgunaan narkoba, semua pihak harus membangun ketahanan masyarakat melalui program Desa Bebas Narkoba yang digagas oleh BNN karena ketahanan masyarakat sama pentingnya dengan ketahanan pribadi.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa langkah-langkah anti-narkoba akan mencapai seluruh bagian Indonesia ketika dilakukan mulai dari tingkat desa, tingkat terendah dari sistem administrasi regional Indonesia.
“Kita harus melakukan langkah-langkah untuk membuat desa yang rentan (dalam kasus penyalahgunaan narkoba) tidak lagi rentan, dan kita harus memastikan desa yang tidak rentan tetap aman dari hal tersebut,” tambah Nainggolan.