Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan ujian semester akhir untuk siswa terdampak banjir dan longsor baru-baru ini di Sumatra, kata seorang pejabat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang penuh untuk menentukan mekanisme ujian yang paling sesuai, karena mereka paling memahami kondisi keselamatan dan kesiapan siswa serta guru pasca bencana.
“Dalam situasi darurat, langkah-langkah yang sebelumnya tidak diizinkan bisa menjadi perlu. Kami memberikan fleksibilitas itu,” kata Mu’ti dalam wawancara dengan Antara TV Podcast di Jakarta, Jumat.
Menurut menteri, beberapa sekolah terdampak tidak akan menyelenggarakan ujian akhir sama sekali.
Sebagai gantinya, nilai semester siswa akan dihitung dari penilaian yang terkumpul sepanjang semester, hingga sebelum bencana terjadi.
Di sekolah yang masih beroperasi sebagian—sering menggunakan sistem sif karena fasilitas rusak—ujian akhir juga akan dilaksanakan secara bergiliran.
Sementara itu, sekolah yang mengalami kerusakan parah dapat memasukkan partisipasi siswa dalam kegiatan masyarakat, seperti membantu membersihkan lingkungan sekolah, ke dalam nilai karakter yang berkontribusi pada nilai akhir.
Mu’ti menegaskan prioritas kementerian tidak hanya memulihkan sistem pendidikan. “Kami juga fokus pada pemulihan psikologis dan emosional siswa,” ujarnya.
Banjir dan longsor hebat melanda tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—pada akhir November 2025 setelah hujan deras berhari-hari.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 13 Desember, bencana tersebut telah menelan 995 korban jiwa, dengan 226 orang masih dinyatakan hilang.
Bencana itu juga merusak sekitar 158.000 rumah di 52 kabupaten dan kota, serta 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, dan 219 puskesmas.
*Penerjemah: Hana Dewi, Raka Adji
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025*