Jumat, 28 November 2025 – 17:13 WIB
Jakarta, VIVA – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk meningkatkan status bencana di berbagai titik di Pulau Sumatera bagian utara menjadi berstatus Bencana Nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan situasi kebencanaan saat ini sudah memenuhi lima indikator untuk bisa dinyatakan sebagai bencana nasional.
"Yakni cakupan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi dari bencana banjir bandang yang melanda," kata Huda di Jakarta, Jumat.
Dia menilai penetapan status bencana nasional ini penting untuk memudahkan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bagian utara.
Dengan status bencana nasional, pemerintah dapat mengerahkan sumber daya nasional seperti dana, logistik, personel SAR, relawan, serta koordinasi antarlembaga dan kementerian.
"Penetapan status bencana nasional ini juga akan memudahkan proses koordinasi dalam tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi," ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan analisis BMKG, cuaca ekstrem ini masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Situasi ini harus diwaspadai agar bencana hidrometeorologi tidak terulang lagi.
"Kami mendorong agar dilakukan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Langkah ini penting agar bencana dalam skala besar bisa diantisipasi dan diminimalkan," katanya.
Dia menyampaikan prihatin yang mendalam atas bencana ini. Bencana ini menunjukan kegagalan dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi skala menengah dan besar yang hampir terjadi setiap tahun.
"Ini tentu menjadi catatan bagaimana kita seharusnya menyiapkan skenario penanggulangan bencana yang lebih komprehensif, terutama sistem peringatan dini dari BMKG," jelasnya.
Di sisi lain, dia juga mendorong investigasi penyebab bencana tersebut agar bisa dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana besar di masa depan.
"Apakah ini murni masalah ekologis atau karena cuaca ekstrem," kata anggota dewan yang sering bermitra dengan BMKG dan Basarnas itu. (ANT)