Kamis, 16 April 2026 – 18:30 WIB
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menerima penghargaan KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) sebagai Legislator Peduli Perlindungan HAM. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja-kerja Sugiat dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia.
Sugiat mengucapkan terima kasih kepada KWP sebagai wadah organisasi wartawan di Parlemen yang memberikan perhatian serius pada kinerja anggota DPR RI. “Saya berterima kasih telah terpilih menerima penghargaan ini. KWP Award merupakan langkah baik dari forum wartawan untuk mendorong kerja kami sebagai wakil rakyat, khususnya di Komisi XIII yang memperjuangkan HAM masyarakat,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Sugiat, pemberian penghargaan ini bukan hanya acara seremonial. Ia menilai acara ini justru memberi semangat baru bagi setiap legislator untuk bekerja lebih nyata dalam menyalurkan aspirasi publik. “Bagi kami, ini adalah penyemangat untuk bekerja nyata menyerap aspirasi rakyat, terutama konstituen di daerah pemilihan masing-masing,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sugiat, yang mewakili Dapil Sumatera Utara III, juga berharap KWP Award dapat terus dilaksanakan di masa depan. Ia ingin sinergi antara wartawan dan legislator tetap berjalan baik. “Kami harap kegiatan positif seperti ini berlanjut. Yang paling penting, sinergitas antara media dengan Parlemen terus baik agar publik memahami kerja-kerja legislatif,” jelasnya.
KWP Award 2026 mengusung tema ‘Mengawal Perjuangan, Mengapresiasi Dedikasi: Bersama Mewujudkan Indonesia Emas’. Ajang dua tahunan ini bertujuan memberi pengakuan kepada legislator, senator, dan mitra kerja parlemen yang memberikan dampak nyata melalui fungsi legislasi dan pengawasan.
Pada tahun ini, tercatat ada lebih dari 60 nominasi penerima penghargaan. Acara ini didukung oleh sejumlah perusahaan BUMN dan swasta seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, GoTo, Hutama Karya, PLN, Taspen, dan Inalum. Dukungan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar-elemen untuk mewujudkan tata kelola negara yang lebih baik.