Rabu, 20 Agustus 2025 – 11:56 WIB
Jakarta, VIVA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK), meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Senator AWK yang menyoroti rendahnya dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2026.
Sorotan ini sebelumnya telah diungkapkan AWK dalam rapat paripurna DPD RI dengan agenda penyerahan RAPBN 2026 dari pimpinan DPD ke pimpinan Komite IV, Selasa, 19 Agustus 2025.
AWK mengatakan bahwa dana transfer ke daerah mengalami penurunan yang signifikan meskipun kondisi APBN telah meningkat lebih dari 100 persen dalam sepuluh tahun terakhir.
“Pada tahun 2016, APBN kita Rp 1.864 triliun, sekarang naik jadi Rp 3.787 triliun. Tapi, dana transfer daerah malah turun besar (24,88 persen); dari Rp 864 triliun di 2025 turun ke Rp 650 triliun atau cuma 17,16 persen dari total APBN,” kata AWK.
Pimpinan Komite II itu mengatakan bahwa angka tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Padahal, sebelumnya dana transfer ke daerah pernah mencapai 38-40 persen.
“Government spending di daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kalau transfernya terlalu kecil, maka terjadi penumpukan anggaran di pusat yang merugikan masyarakat di daerah,” ucapnya.
AWK kemudian mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengulangi masalah seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dengan keterbatasan fiskal, daerah harus berpikir sangat keras untuk menutupi ruang fiskal yang terhimpit, contohnya dengan kebijakan menaikkan pajak.
“Belajarlah dari kasus Pati. Jangan sampai kepala daerah dipaksa menaikkan pajak cuma untuk menambal fiskal yang terhimpit. Kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi,” tutur AWK.
Senator AWK kemudian berharap agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan kembali besaran dana transfer daerah sebelum pembahasan RAPBN 2026 di DPR RI.
“Langkah ini (revisi RAPBN, red) tentu akan menjadi momen penting karena ini masih bersifat Rancangan. Kita tentu tidak ingin agar citra kepemimpinan Presiden Prabowo tidak mendapat tempat di hati masyarakat daerah,” pungkasnya.