Senator Minoritas AS dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengajukan rancangan undang-undang pada Senin, 19 Mei 2025, yang bertujuan melarang penggunaan pesawat asing sebagai Air Force One, pesawat resmi yang digunakan oleh Presiden Amerika Serikat.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap rencana Presiden Donald Trump untuk menerima pesawat senilai US$ 400 juta dari Qatar, yang menimbulkan pertanyaan tentang cakupan undang-undang terkait hadiah dari pemerintah asing dan upaya untuk mencegah korupsi serta pengaruh yang tidak semestinya.
“Presidential Airlift Security Act” akan melarang Departemen Pertahanan menggunakan dana untuk memperoleh atau memodifikasi pesawat asing untuk digunakan sebagai transportasi udara presiden.
Chuck Schumer menekankan bahwa memodifikasi pesawat mewah yang ditawarkan oleh keluarga kerajaan Qatar akan memerlukan peningkatan keamanan, perbaikan komunikasi untuk mencegah penyadapan, dan peralatan untuk menangkal serangan rudal. Biaya proses ini bisa sangat besar mengingat upaya Boeing Co saat ini untuk membangun dua pesawat Air Force One baru melebihi US$ 5 miliar.
Sejumlah anggota Partai Republik di Kongres juga menyuarakan keprihatinan terhadap tawaran Qatar. Namun, Trump mengatakan akan menerima tawaran tersebut. Pesawat Boeing 747 mewah yang ditawarkan oleh Qatar saat ini berada di San Antonio, Texas, menunggu perombakan khusus agar Presiden Trump dapat menggunakannya sebagai Air Force One berikutnya.
Para ahli etika khawatir tentang implikasi dari Trump menerima pesawat mewah dari Qatar. Mereka menegaskan bahwa pejabat terpilih tidak dapat menerima hadiah asing yang signifikan tanpa persetujuan kongres. Qatar mengklaim bahwa belum ada keputusan final mengenai tawaran tersebut, sementara Trump telah mengonfirmasi transaksi tersebut melalui media sosial.
Langkah Schumer mencerminkan kekhawatiran lebih luas di kalangan Partai Demokrat tentang potensi pelanggaran standar etika dan pengaruh asing di pemerintahan. Mereka berharap isu ini akan memobilisasi pemilih yang kecewa dengan menyoroti dugaan korupsi dan pengaruh asing dalam pemerintahan Trump.
Trump telah menolak kritik tersebut, dan menyatakan bahwa itu adalah keputusan praktis mengingat keterlambatan Boeing dalam mengirimkan pesanan Air Force One baru yang telah dinegosiasikan ulang selama masa jabatan pertamanya. Situasi ini menyoroti ketegangan antara kepentingan nasional, etika pemerintahan, dan hubungan internasional, serta bagaimana keputusan presiden dapat mempengaruhi persepsi publik dan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan.