Rabu, 24 Desember 2025 – 02:02 WIB
Pemerintah Kolombia pada hari Senin, 22 Desember 2025, mengeluarkan dekrit yang menyatakan negara itu akan memasuki keadaan darurat ekonomi dan sosial selama 30 hari, seperti dilaporkan media lokal.
Langkah ini bertujuan untuk menghadapi situasi sulit yang sedang dialami Kolombia dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah krisis meluas, menurut beberapa laporan.
Dilansir dari Xinhua, analisis media menunjukkan penyebab langsung pengumuman darurat ini adalah penolakan Kongres terhadap rancangan undang-undang (RUU) reformasi pajak pemerintah pada 9 Desember lalu. Penolakan ini menyebabkan anggaran nasional Kolombia untuk tahun 2026 diperkirakan mengalami defisit fiskal sekitar 16 triliun peso Kolombia (100 peso Kolombia = Rp442).
Dekrit tersebut menyatakan bahwa setelah pengumuman darurat, pemerintah dapat mengeluarkan serangkaian dekrit yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatasi krisis dan mencegahnya meluas. Pemerintah juga dapat mengenakan pajak baru sementara waktu atau mengubah aturan pajak yang sudah ada.
Menteri Keuangan German Avila mengatakan defisit tersebut mengancam fungsi dasar pemerintahan dan membuat pemerintah tidak punya pilihan lain selain menyatakan darurat ekonomi. Presiden Gustavo Petro mengatakan awal bulan ini bahwa selama pemerintahannya berkuasa, "kami tidak akan membiarkan rakyat miskin menanggung" defisit tersebut.
Dengan mendeklarasikan darurat ekonomi, pemerintah akan menggunakan hak istimewa sementara untuk mengenakan pajak guna meringankan krisis melalui dekrit.
Sasar Kaum Kaya
Menteri Dalam Negeri Armando Benedetti mengatakan pada hari Senin bahwa deklarasi darurat telah ditandatangani oleh semua menteri. Dia memastikan bahwa "beban dari tindakan ini akan ditanggung oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar," yaitu orang-orang kaya.
Pengumuman ini membuat khawatir asosiasi bisnis yang selama ini menentang kebijakan sayap kiri Petro dan kemungkinan besar akan diminta untuk menutup defisit anggaran.
Menurut Bruce MacMaster, presiden kelompok lobi perusahaan ANDI, pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat untuk menyatakan darurat ekonomi. Lebih lanjut, MacMaster mengatakan deklarasi itu kemungkinan akan dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki keputusan akhir atas setiap deklarasi keadaan darurat.
Dalam tanggapan yang diposting di platform media sosial X, Petro menolak keberatan dari asosiasi bisnis. "Sekarang mereka bersiap-siap dan buru-buru membela para orang super kaya dari pajak. Tapi mereka lari, jauh dari sini, ketika harus menaikkan upah pekerja."