Kamis, 25 September 2025 – 02:13 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau biasa dipanggil Oso, telah mengumpulkan 12 partai politik non-parlemen di rumahnya yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan ini berlangsung pada hari Rabu, 24 September 2025.
Dalam kesempatan tersebut, partai-partai non-parlemen itu secara resmi membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang dinamai Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Tujuannya adalah untuk mengawal dan mendorong agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi nol persen pada Pemilu 2029 nanti.
Oso menegaskan bahwa Sekber ini akan aktif berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Tujuannya supaya revisi UU Pemilu nanti bisa mengakomodasi ketentuan PT 0 persen.
“Telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai (non parlemen), 9 partai yang hadir, yang lain nanti mau nyusul silakan. Ini untuk membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029,” ujar Oso.
“Kenapa kita sudah siap dari awal? Supaya jangan terjadi lagi last minute aturan itu dirubah-rubah, sehingga merugikan perjuangan partai-partai non-parlemen yang hadir di sini,” tambahnya.
Oso juga menyampaikan bahwa sebanyak 17.304.303 (17,3 juta) suara rakyat hilang atau tidak terwakilkan di DPR RI karena penerapan PT 4 persen di Pemilu Legislatif 2024.
“Sayang sekali, suara hilang milik rakyat ini tercatat 17.304.303 suara. Itu tidak terwakili di DPR RI,” kata dia.
Menurut Oso, kehilangan 17 juta lebih suara rakyat karena PT ini bukan cuma masalah statistik pemilu, tapi merupakan kejahatan representasi yang melanggar azas kedaulatan rakyat. Hal ini juga menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi.
Tidak terwakilinya suara sebanyak itu juga bertentangan dengan prinsip persamaan politik (political equality) yang menjadi dasar demokrasi modern.
“Kalau PT 4 persen masih dipakai, maka demokrasi jadi dikerdilkan jadi masalah angka saja, bukan lagi soal prinsip kedaulatan rakyat. Betul kan? Secara teori politik, kedaulatan rakyat adalah milik rakyat. Secara absolut, kedaulatan rakyat tidak boleh dihapus oleh mekanisme ambang batas PT. Dalam demokrasi tidak ada suara yang lebih tinggi atau lebih rendah,” tegas Oso.
Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari beberapa partai non-parlemen, antara lain Partai Buruh, PBB, Partai Umat, Perindo, PKN, Partai Prima, PPP, dan Partai Berkarya. Sementara perwakilan dari Partai Gelora, Partai Garuda, dan PSI tidak dapat hadir.