Sabtu, 6 September 2025 – 06:20 WIB
Jakarta, VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menghapus beberapa tunjangan untuk anggotanya. Ini merespons tuntutan aksi 17+8 dari gabungan aliansi rakyat yang terdiri dari mahasiswa, buruh, akademisi, dan masyarakat sipil.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan dalam konferensi pers pada Jumat, 5 September 2025, bahwa semua fraksi partai politik setuju untuk menghapus tunjangan perumahan mulai 31 Agustus 2025. Hal ini disebutnya sebagai bentuk transparansi ke publik.
"Komponen-komponen tunjangan dan hal lain yang akan diterima anggota DPR akan kami lampirkan," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta.
Menurut dia, DPR juga akan memotong tunjangan dan fasilitas lain setelah evaluasi, seperti biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.
Dengan begitu, gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR per bulannya menjadi sekitar Rp65,5 juta setelah pemotongan.
Di sisi lain, dia memastikan bahwa anggota DPR yang sudah dinonaktifkan tidak akan mendapat gaji dan tunjangan lagi. DPR akan memproses penonaktifan mereka melalui Mahkamah Kehormatan DPR.
Berikut rincian gaji dan tunjangan Anggota DPR per bulan:
Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan
- Gaji Pokok: Rp 4.200.000 (PP 75/2000)
- Tunjangan Suami/Istri: Rp 420.000 (PP 51/1992)
- Tunjangan Anak: Rp 168.000 (PP 51/1992)
- Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000 (PP 59/2003)
- Tunjangan Beras: Rp 289.680 (Keppres 9/1982)
- Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)
Total: Rp 16.777.680Tunjangan Konstitusional
- Biaya Komunikasi Intensif: Rp 20.033.000
- Tunjangan Kehormatan: Rp 7.187.000
- Fungsi Pengawasan & Anggaran: Rp 4.830.000
- Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000
- Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000
- Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000
Total: Rp 57.433.000Total Bruto: Rp 74.210.680
Pajak PPh 15%: Rp 8.614.950
Take Home Pay: Rp 65.595.730