Pemerintah Indonesia sedang mempelajari langkah-langkah perlindungan data India dan Kanada untuk memperkuat keamanan pusat data nasional, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas.
“Saya telah menyarankan agar kita mengambil catatan dari berbagai negara, termasuk Kanada dan India. Negara-negara ini telah membentuk unit khusus yang bertugas menangani masalah ini,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, pada hari Jumat.
Setelah menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mengenai serangan cyber baru-baru ini pada pusat data negara, Anas mengatakan bahwa kementeriannya berencana mendirikan lembaga negara baru yang didedikasikan untuk memperkuat ketahanan pusat data Indonesia.
“Kementerian PAN RB saat ini sedang mengambil catatan dari praktik-praktik negara-negara berbeda untuk menentukan yang paling cocok dengan kebutuhan untuk mengelola pusat data kami dengan baik,” tambahnya.
Menteri tersebut juga mengatakan bahwa serangan cyber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang telah mengganggu beberapa layanan publik sejak 20 Juni 2024, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah.
Insiden tersebut seharusnya mendorong pemerintah untuk mencegah gangguan serupa di masa depan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa Pusat Data Nasional yang akan diluncurkan tahun ini aman dari serangan cyber, tambahnya.
“Serangan terbaru ditujukan pada pusat data sementara. Kami saat ini sedang mempersiapkan Pusat Data Nasional yang akan diresmikan pada akhir tahun ini,” lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah diminta untuk membayar US$8 juta tebusan untuk mengembalikan data.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memenuhi tuntutan tersebut.
“Tidak, kami tidak akan (membayar),” katanya setelah menghadiri Sidang Kabinet Ekonomi Pleno di Istana Presiden Jakarta pada hari Senin.
Berita terkait: Presiden desak BPKP untuk mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional
Berita terkait: Aktor non-negara di balik serangan cyber PDNS 2: Menteri
Berita terkait: Pemerintah menargetkan 18 layanan tambahan untuk pulih dari serangan cyber pada akhir Juni
Translator: Andi F, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024