Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Anggaran DPR (Banggar), Said Abdullah, mengusulkan tiga skema alternatif untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) setelah meningkatnya kasus keracunan makanan.
Skema pertama menyalurkan anggaran MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yang akan dikirim langsung ke pemerintah daerah.
Skema kedua menyalurkan bantuan MBG lewat Program Keluarga Harapan (PKH). “PKH saat ini memberikan Rp300 ribu per bulan, jadi kami akan menambah Rp300 ribu lagi untuk program MBG,” katanya di sini pada Selasa.
Skema ketiga dari Abdullah mengusulkan agar dapur umum MBG, atau Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dipindahkan lebih dekat ke sekolah untuk pengawasan yang lebih baik.
Menurut data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September 2025 sekitar 5.360 anak mengalami keracunan makanan yang terkait program ini.
Abdullah mengatakan pemerintah harus mengevaluasi Program MBG dengan terlebih dahulu mengidentifikasi daerah yang bermasalah.
“Pemerintah harus segera mengidentifikasi penyebab utama dan sumbernya. Apakah rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani tiga ribu penerima, bisakah dipersingkat?” tanyanya.
Dia menekankan, bagaimanapun, Program MBG harus dilanjutkan dengan perbaikan.
“Bukan berarti programnya harus diakhiri. Perlu pola baru, dengan setiap sekolah punya satu SPPG. Ini akan lebih mudah dipantau,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan opsi mengalihkan anggaran MBG jika penyerapannya masih rendah pada akhir Oktober 2025.
Dia mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan membiarkan dana MBG yang tidak terpakai menganggur sampai akhir tahun. Anggaran akan dialihkan ke sektor lain atau digunakan untuk mengurangi defisit dan utang.
“Kami akan mendistribusikannya ke tempat lain, baik untuk mengurangi defisit maupun utang. Intinya, tidak akan ada dana menganggur di departemen atau kementerian tertentu hingga akhir tahun,” ujarnya.
Meskipun Presiden mendukung penuh program MBG, tambahnya, kondisi nyata di lapangan masih menentukan tingkat penyerapan anggaran. Oleh karena itu, kementerian akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen dan pemantauan.