Jayapura (ANTARA) – Tokoh adat memegang kunci perdamaian abadi dan pembangunan berkelanjutan di Papua, menurut Herman Yoku, yang percaya bahwa keharmonisan di wilayah ini tergantung pada penguatan dialog antara otoritas adat dan pemerintah.
Yoku, kepala Suku Wikaya di Kabupaten Keerom, menyampaikan pandangannya dalam wawancara dengan ANTARA di Jayapura, yang menggambarkan pemimpin adat sebagai "raja-raja tanah" yang mewujudkan otoritas moral dan kepercayaan masyarakat.
Pernyataannya menggema semangat "Papua Tanah Damai", sebuah motto yang dianut sejak 2019 ketika Gubernur saat itu, Lukas Enembe, bergabung dengan pimpinan agama, masyarakat, polisi, dan militer dalam menandatangani deklarasi perdamaian.
Deklarasi itu, disaksikan oleh Panglima TNI saat itu Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian, melambangkan aspirasi Papua untuk stabilitas, persatuan, dan kemajuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sambil mendukung visi tersebut, Yoku menekankan bahwa perdamaian sejati tidak bisa mengabaikan tantangan yang terus berlanjut, termasuk kesenjangan ekonomi dan kekerasan oleh kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan dan pembangunan masyarakat.
Ia mengutuk aksi kekerasan yang telah merenggut nyawa warga tak bersalah, dan memperingatkan bahwa insiden seperti itu merusak harapan Papua untuk menjadi tanah yang benar-benar damai.
"Kita harus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan tokoh adat sebagai pilar utama pembangunan," katanya.
Seruan untuk dialog itu telah mendapat dukungan kelembagaan. Pemerintah mengakui bahwa kebijakan pembangunan di Papua — yang mencakup enam provinsi — memerlukan partisipasi aktif tokoh adat yang pengaruhnya masih mengakar kuat di masyarakat.
Pemahaman ini membentuk sebuah konferensi di Kota Jayapura pada 13 Februari 2026, yang menghimpun pemerintah daerah dan kepala suku. Forum ini menggarisbawahi peran strategis otoritas adat dalam penyelesaian konflik dan perumusan kebijakan.
Di antara pesertanya adalah ondoafi, pemimpin turun-temurun yang dianggap sebagai bapa tertinggi dengan kewenangan atas tatanan sosial, keamanan, dan tanah adat di beberapa desa. Kepala suku, yang dipilih berdasarkan keturunan, senioritas, atau kesepakatan setempat, juga memiliki pengaruh penuh atas stabilitas sosial dan urusan kemasyarakatan.
Pemerintah memandang keterlibatan ondoafi dan kepala suku dalam pengambilan keputusan sebagai hal penting untuk menjembatani perpecahan — baik di antara komunitas adat maupun di daerah yang terkena dampak kekerasan separatis — sehingga memperkuat kondisi bagi perdamaian yang langgeng.
Komunikasi sebagai Fondasi
Pemerintah Provinsi Papua mengakui bahwa pembangunan di wilayah ini tidak terpisahkan dari nilai-nilai adat dan kohesi sosial. Tanpa kepercayaan dari pemimpin adat, kemajuan berisiko mandek.
Asisten I Sekretariat Daerah Papua, Yohanes Walilo, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen pada pembangunan yang inklusif dan adil, memastikan pertumbuhan mencapai desa, kabupaten, dan pusat kota secara merata.
Meski kaya akan sumber alam dan budaya, Papua masih menghadapi tantangan dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan, dan keamanan publik. Menyelaraskan kebijakan dengan aspirasi akar rumput — yang disampaikan oleh tokoh adat — dipandang penting untuk mengatasi hambatan ini.
Walilo mencatat bahwa konferensi Jayapura tidak hanya berfungsi sebagai pertemuan seremonial, tetapi sebagai platform untuk dialog substantif tentang prioritas pembangunan.
Pembangunan Manusia dan Masa Depan Bersama
Konferensi itu juga menyoroti komitmen bersama di antara para pemimpin adat untuk memprioritaskan pembangunan manusia — khususnya pendidikan dan kesejahteraan anak — sebagai fondasi bagi perdamaian jangka panjang.
Dalam konteks ini, pemerintah pusat telah memperkenalkan inisiatif yang bertujuan memperkuat modal manusia, termasuk dana otonomi khusus dan program nasional seperti Sekolah Rakyat dan Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang keduanya diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program Sekolah Rakyat berupaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di Papua, sementara program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak di seluruh negeri. Per Desember 2025, sekitar 180 dapur MBG beroperasi di enam provinsi Papua, dengan rencana untuk diperluas menjadi 2.500 dapur menjelang HUT ke-81 Indonesia.
Yanto Eluay, seorang tokoh adat dari Kabupaten Jayapura, menyatakan dukungannya terhadap program gizi tersebut, dengan mengatakan hal itu dapat membantu meningkatkan angka partisipasi dan kehadiran sekolah. Ia menekankan bahwa tidak ada anak yang harus bersekolah dengan perut kosong.
Ia juga mendesak pemerintah untuk terus melibatkan pemimpin adat sebagai mitra dalam memastikan inisiatif pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua.
Sejarah, katanya, telah menunjukkan pengaruh tokoh-tokoh adat, termasuk selama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, ketika perwakilan — di antaranya adalah tokoh adat — memilih mendukung Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya atas Papua.
Warisan itu memperkuat pandangan bahwa perdamaian dan kemajuan di Papua paling berkelanjutan ketika dibangun atas kerja sama antara negara dan otoritas adatnya.
Penerjemah: Ardiles L, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026