Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mendukung keputusan pemerintah untuk menghentikan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menekankan bahwa wilayah itu harus menjadi simbol ekonomi hijau Indonesia.
“Ini langkah strategis untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi dan ekowisata unggulan Indonesia,” ujarnya.
Keputusan ini dinilainya berani dan berpihak pada masa depan. “Kawasan Raja Ampat harus dipertahankan sebagai destinasi ekowisata kelas dunia, bukan dieksploitasi untuk keuntungan tambang jangka pendek,” kata Misbakhun dalam pernyataannya, Kamis (12 Juni).
Ia menegaskan, Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang sangat tinggi. Penghentian tambang membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif.
“Ekowisata berbasis alam berperan penting bagi perekonomian lokal,” tambahnya.
Pada 2024, sekitar 30 ribu wisatawan berkunjung ke Raja Ampat, dengan 70% berasal dari luar negeri. Angka ini hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 19.839 wisatawan.
Kedatangan wisatawan menyumbang sekitar Rp150 miliar per tahun bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Raja Ampat. Belum termasuk dampak tidak langsung sektor lain seperti hotel, transportasi lokal, kuliner, kerajinan rakyat, dan jasa pemandu wisata.
“Ekonomi hijau berbasis wisata alam, seperti di Raja Ampat, adalah instrumen utama pembangunan berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang pelestarian lingkungan, tapi juga arah pembangunan ekonomi Indonesia yang ramah lingkungan, berkualitas, dan memberdayakan masyarakat lokal,” jelas Misbakhun.
Kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menekankan transisi energi dan ekonomi hijau.
“Raja Ampat sudah diakui sebagai surga bawah laut dunia. Kita tidak boleh menggadaikan potensi jangka panjang ini hanya untuk keuntungan jangka pendek industri ekstraktif,” tegasnya.
Sebagai Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perencanaan pembangunan, Misbakhun berkomitmen mendorong kebijakan fiskal dan insentif untuk pengembangan ekowisata di Indonesia timur, termasuk Papua Barat Daya.
“Saya yakin Raja Ampat bisa menjadi ikon kesuksesan Indonesia dalam membangun ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah mencabut IUP empat perusahaan yang beroperasi di pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pencabutan dilakukan karena sebagian area operasi perusahaan tumpang tindih dengan Geopark Raja Ampat.
Dari keempat perusahaan itu, hanya tiga yang sudah beroperasi, sedangkan PT Mulia Raymond Perkasa masih tahap eksplorasi.