Kamis, 19 Maret 2026 – 16:49 WIB
Jakarta, VIVA – Langkah cepat dan terbuka yang diambil TNI dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dinilai sebagai bukti nyata profesionalisme sekaligus kepatuhan terhadap perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam menegakan hukum.
Pakar hukum, Margarito Kamis mengatakan kinerja TNI dan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini patut diapresiasi. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan instruksi Prabowo yang menekankan pentingnya pengusutan kasus secara terang dan tuntas.
“Ini patut diapresiasi, karena merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Presiden untuk membuat kasus ini terang. Faktanya, pengungkapan dilakukan dengan cepat dan jelas,” kata Margarito di Jakarta pada Kamis, 19 Maret 2026.
Menurut dia, pengungkapan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menunjukkan komitmen institusi dalam menindak tegas dugaan pelanggaran, termasuk jika melibatkan oknum internal.
“Faktanya yang mengungkap adalah aparat TNI sendiri, karena dugaan pelakunya juga berasal dari internal. Yang terpenting bukan lagi soal institusi mana yang mengungkap, tetapi bagaimana pelaku dapat ditemukan dan diproses secara hukum,” tegasnya.
Dalam negara hukum demokratis, kata dia, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum. Ketepatan, kecepatan, serta ketegasan dalam menegakkan hukum menjadi indikator penting yang harus dipenuhi setiap institusi negara.
“Yang paling pokok adalah institusi mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Ketepatan, kecepatan, ketaatan, dan ketegasan dalam menegakkan hukum itu yang paling penting,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengingatkan publik agar tidak terjebak pada perdebatan mengenai pihak yang mengungkap kasus, melainkan fokus pada substansi penegakan hukum itu sendiri. Dalam pandangannya, keberhasilan negara terletak pada sejauh mana aparat bekerja sesuai dengan mandat hukum yang diberikan.
“Dengan langkah cepat dan transparan ini, TNI telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara,” pungkasnya.