Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus untuk melestarikan Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai taman nasional yang dilindungi dan destinasi wisata bawah laut terkenal di dunia, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Akibatnya, Presiden Prabowo memutuskan pemerintah akan mencabut empat izin pertambangan di Raja Ampat, dengan salah satu alasannya adalah perlindungan keutamaan ekologinya.
“Alasan pertama pencabutan adalah lingkungan. Berdasarkan temuan Kementerian Lingkungan, izin-izin itu melanggar aturan lingkungan. Kedua, kami sudah inspeksi lapangan dan (menemukan bahwa) daerah ini harus dilindungi karena ada banyak kehidupan laut,” jelasnya.
Selain itu, beberapa lokasi tambang berada di kawasan Geopark yang sudah ditetapkan. Namun, izinnya diberikan sebelum Raja Ampat resmi jadi UNESCO Global Geopark (UGG) pada 24 Mei 2023.
Geopark Raja Ampat mencakup empat pulau utama di Kabupaten Raja Ampat—Waigeo di utara (termasuk Kepulauan Wayag di titik paling utara); Pulau Batanta; Salawati di bagian tengah; dan Misool di selatan.
Berita terkait: Pemerintah mencabut izin empat penambang Raja Ampat
Kawasan Geopark juga termasuk perairan laut di sekitar pulau-pulau besar dan kecil.
Meski izin dicabut, Lahadalia menegaskan belum ada kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang dari keempat perusahaan tersebut.
Dia menekankan bahwa pertambangan belum dimulai karena perusahaan-perusahaan itu gagal mendapatkan rencana kerja dan anggaran (RKAB) yang disetujui dari Kementerian ESDM.
“Keempat perusahaan tidak beroperasi karena tidak punya RKAB. Perusahaan baru bisa dinyatakan beroperasi kalau punya RKAB yang disetujui,” kata Lahadalia.
Berita terkait: Tinjau ulang semua izin tambang nikel Raja Ampat: anggota DPR
Penerjemah: Genta, Kenzu
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak Cipta © ANTARA 2025
*Note: Typos are “keutamaan” (should be “keutuhan”) and “reviu” (should be “tinjau ulang”)