Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan dialog tertutup dengan para pemimpin kelompok masyarakat, tokoh lintas iman, serikat buruh, dan partai politik di Istana Negara pada hari Senin. Ia berjanji akan menangani keresahan mereka terkait tata kelola pemerintahan, undang-undang, dan kebebasan sipil.
Pertemuan yang berlangsung selama berjam-jam itu diisi dengan kritik peserta terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti sikap arogan dan gaya hidup mewah para pejabat dan anggota dewan, serta menyerukan perluasan ruang demokrasi.
Mereka juga mendesak agar RUU yang masih tertunda, seperti RUU Penyitaan Aset dan RUU Ketenagakerjaan, segera disahkan.
Andi Gani Nena Wea, ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), mengatakan Presiden Prabowo berkomitmen untuk mempercepat pembahasan kedua RUU tersebut dengan berkoordinasi bersama DPR.
“Presiden berjanji akan segera memulai pembicaraan dengan Ketua DPR Puan Maharani dan partai-partai politik. Mereka telah sepakat untuk melanjutkannya,” kata Wea.
Said Iqbal, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menekankan pentingnya melindungi hak untuk berunjuk rasa.
“Unjuk rasa adalah sarana penting bagi pekerja, petani, mahasiswa, dan warga biasa ketika institusi tidak responsif. Aksi tersebut harus tetap damai dan konstitusional,” ujarnya.
“Presiden setuju dengan prinsip ini,” tambahnya.
Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), menggambarkan dialog tersebut berlangsung terbuka dan jujur.
“Kami menyampaikan berbagai masalah, mulai dari perpajakan yang berlebihan, korupsi, hingga pelanggaran etika para elit dan kenaikan tunjangan anggota DPR. Presiden dan Ketua DPR menanggapi langsung,” jelasnya.
Pertemuan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh berbagai pemimpin agama, menandai momen langka persatuan antara berbagai suara masyarakat dan kepemimpinan nasional.
Pertemuan ini dipandang sebagai bagian dari upaya Prabowo untuk menjaga kepercayaan publik dan menunjukkan kesediaannya untuk mendengarkan kritik menjelang masa jabatannya yang akan datang.