Rabu, 24 Januari 2024 – 14:18 WIB
Jakarta – Pernyataan Presiden RI Jokowi yang membolehkan kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024 sedang menjadi sorotan. Pihak yang berseberangan pun memberikan sindiran bahwa Jokowi panik.
Baca Juga :
Istana Umumkan 8 Tenaga Ahli KSP yang Mundur, Ada Ali Ngabalin
Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid alias Gus Jazil menyebut ada tanda kepanikan dari Presiden Jokowi. Dia meyakini bahwa keberpihakan Jokowi tidak akan membuat pasangan calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) gentar.
“Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Bagi pasangan Amin, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat,” kata Gus Jazil, Rabu, 24 Januari 2024.
Baca Juga :
Respons Jokowi, Timnas AMIN: Secara Etik Presiden Tak Boleh Terlibat Kampanye
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan sejumlah elite DPP PKB.
Dia meminta agar semua pihak dapat saling mengingatkan dan membangun kesadaran terkait pentingnya menyelamatkan demokrasi.
Baca Juga :
Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, TPN: UU Memang Membolehkan, Tapi Ada Etika
“Kami meminta semua orang untuk mengguncangkan lonceng, membangkitkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan,” jelas Gus Jazil.
Demikian, dia menduga keberpihakan Jokowi bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dipegangnya.
“Jadi, rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan pihak tertentu,” ujarnya.
Menurutnya, sikap Jokowi meruntuhkan semangat reformasi yang digaungkan sejak 1998, yaitu anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Saya perlu mengingatkan kembali kepada rakyat Indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa,” kata Gus Jazil.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu. Menurut mantan Wali Kota Solo itu, yang terpenting adalah tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
“Presiden boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini adalah pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Ini tidak boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
Halaman Selanjutnya
“Jadi, rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan pihak tertentu,” ujarnya.