Bogor, Jabar (ANTARA) – Serikat pekerja Indonesia harus memperkuat advokasi berbasis riset, dialog sosial, dan literasi keuangan untuk mempersiapkan anggotanya menghadapi pergeseran dalam struktur ekonomi nasional dan kebijakan korporat negara, ujar pakar akuntansi manajemen Daryanto Hesti Wibowo.
Pendekatan berbasis data sangat penting untuk memastikan serikat pekerja bergerak melampaui retorika reaktif dan bisa menawarkan solusi konkrit yang mendukung hubungan industrial yang stabil, kata Daryanto kepada ANTARA di Cisarua, Bogor, Sabtu malam.
Dia mengatakan pendekatan ini makin relevan untuk serikat pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Serikat Pekerja ANTARA, menyusul rencana Danantara Indonesia untuk mengurangi jumlah BUMN dan ribuan anak perusahaannya.
Rencana itu, yang dilaporkan Kompas pada 14 Desember 2025, merupakan bagian dari upaya pemerintah yang lebih luas untuk merampingkan aset negara dan meningkatkan efisiensi di sektor BUMN Indonesia.
Daryanto menyebutkan rapat kerja nasional Serikat Pekerja ANTARA, yang digelar pada 19–21 Desember di Corporate University BPJS Kesehatan di Cisarua, Jawa Barat, adalah momen yang tepat untuk menegaskan kembali peran buruh dalam transformasi struktural.
Dia menggambarkan pertemuan tersebut sebagai kesempatan untuk membentuk agenda nasional yang inklusif dan berkelanjutan bagi pekerja seiring adaptasi perusahaan negara terhadap prioritas ekonomi dan kebijakan yang berubah.
“Rapat nasional ini berfungsi sebagai forum untuk mengkonsolidasi ide dan posisi saat serikat pekerja menghadapi dinamika baru dalam kebijakan korporat negara,” kata Daryanto, lulusan Universitas Indonesia, Hogeschool Utrecht, dan Universitas Padjadjaran.
Upaya restrukturisasi Danantara, yang dipandang Daryanto sebagai bagian dari konsolidasi portofolio aset, berpotensi mengubah struktur ketenagakerjaan di BUMN secara signifikan, meski ada jaminan resmi tidak akan ada pemutusan hubungan kerja massal.
Restrukturisasi seperti itu seringkali memicu kecemasan pekerja, termasuk kekhawatiran atas status pekerjaan, perubahan organisasi, dan ketidakpastian peran, katanya. Hal ini menggarisbawahi perlunya dialog sosial yang dini dan berkelanjutan.
Daryanto mengatakan serikat pekerja memainkan peran strategis dalam menjaga dua prioritas selama proses ini. Pertama, memastikan langkah efisiensi tidak mengabaikan keberlanjutan sosial dan kesejahteraan pekerja.
Prioritas kedua adalah menjaga model tata kelola pasca-restrukturisasi yang menjunjung demokrasi industrial, memungkinkan suara pekerja tercermin dalam keputusan yang langsung mempengaruhi penghidupan mereka.
Dia menyatakan restrukturisasi BUMN harus dilihat sebagai peluang untuk mengatur ulang paradigma hubungan industrial Indonesia, bukan sekadar latihan rasionalisasi korporat. Keterlibatan serikat pekerja yang aktif, berorientasi solusi, dan berbasis bukti dapat membantu mewujudkan stabilitas jangka panjang bagi pekerja dan perusahaan, tambahnya.
Rapat yang dipimpin ketua Serikat Pekerja ANTARA Abdul Gofur dan sekretaris jenderal Adi Rusadi itu menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada direksi dan dewan pengawas Perum LKBN ANTARA.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan seiring sektor BUMN Indonesia menghadapi perubahan struktural di tahun-tahun mendatang.
Berita terkait: Ketua Serikat Pekerja sambut pengakuan Marsinah sebagai pahlawan nasional
Berita terkait: Menteri dukung kolaborasi serikat pekerja untuk pacu reformasi ketenagakerjaan
Berita terkait: Wakil Menteri bahas formula upah minimum baru dengan serikat pekerja
Reporter: Rahmad Nasution
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025