Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan terus fokus pada perlindungan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah gejolak global akibat konflik Iran-Israel, kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Selasa.
“Di tengah gejolak global (saat ini), prioritas utama kami adalah memberdayakan, melindungi, dan mengoptimalkan penggunaan produk UMKM di Indonesia,” tambahnya.
Meski rencana pembentukan satgas perlindungan UMKM oleh Kemenko Polhukam masih dibahas, upaya perlindungan dan pemberdayaan UMKM telah dilakukan secara intensif, katanya.
Sebagai langkah nyata memperkuat bisnis lokal, Kementerian UMKM meluncurkan Festival Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, yang sejauh ini mencakup 3 dari 18 provinsi target di Indonesia.
Berdasarkan data pemerintah, pada 2024 jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan lebih dari 65 juta.
UMKM berperan penting dalam ekonomi Indonesia, menyumbang sekitar 61% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja.
Konflik Iran-Israel semakin memanas setelah serangan militer Israel yang didukung AS pada 13 Juni 2025, memicu balasan dari Teheran.
Para ahli memperingatkan bahwa eskalasi ini berpotensi mengguncang ekonomi global, termasuk Indonesia.
Salah satu kekhawatiran terbesar adalah kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan minyak dunia.
Jika terjadi, harga minyak global bisa melonjak tajam, yang dapat membebani APBN Indonesia.
Kenaikan harga minyak akan menambah biaya impor dan subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah agar harga BBM stabil.
Selain itu, ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu ekspor Indonesia.
Konflik bisa memicu masalah di rute pengiriman internasional, menyebabkan keterlambatan, kenaikan biaya asuransi kargo, atau bahkan penurunan permintaan global.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyiapkan pasar alternatif untuk menjaga stabilitas ekspor di tengah ketidakpastian global akibat konflik.
Beberapa kesepakatan dagang strategis telah diselesaikan untuk memperluas akses ekspor Indonesia ke wilayah non-tradisional, katanya.
Ini termasuk IUAE-CEPA, I-EAEU FTA, serta perjanjian dagang dengan Tunisia.
Menurut Santoso, langkah-langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan atau penurunan permintaan dari pasar yang terdampak konflik.
Berita terkait: Ministry boosts UMKM’s connectivity with large industries
Berita terkait: RI Govt seeks to bolster legality, protection of micro businesses
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Yashinta Difa
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025