Kamis, 21 Agustus 2025 – 15:43 WIB
Jakarta, VIVA – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mendapat banyak perhatian. Kasus ini diduga berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan berita tentang OTT ini. “Terkait pengurusan sertifikasi K3,” katanya saat dikonfirmasi pada Kamis, 21 Agustus 2025. Fitroh menambahkan, Noel tidak sendirian, ada sekitar 10 orang lain yang juga diamankan.
KPK sekarang punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari mereka yang ditangkap.
Tafsir Pesan Politik Prabowo
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang, juga memberikan pandangannya tentang OTT yang menjerat Noel. Menurut dia, langkah KPK kali ini penuh dengan makna strategis dan simbolik.
OTT yang menangkap Noel bukan hanya tindakan hukum biasa, tapi juga punya makna strategis dan simbolik.
“Ya, saya rasa ini OTT yang strategis dan secara politik maupun simbolik. Kita kan kenal IE (Immanuel Ebenezer) ini selama ini dikenal sebagai orang yang ‘berintegritas’ dan dekat dengan lingkaran kekuasaan di periode lalu dan sekarang,” ujar Saut, Kamis 21 Agustus 2025 seperti dikutip tvOne.
“Jadi saya pikir ini KPK menunjukkan sebuah babak baru dalam penyelidikan di sektor ketenagakerjaan, terutama di proyek-proyek yang punya anggaran besar, pelatihan kerja, penempatan TKA, dan lain-lain,” tambahnya.
Dia lalu menghubungkan OTT ini dengan pesan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi saya rasa omongan Pak Prabowo itu bukan ditujukan buat saya atau kita. Ini ditujukan buat menteri-menterinya. ‘Saya kejar kamu sampai ke Afrika’ dan sebagainya, itu omongan buat mereka yang menjalankan negara. Jadi saya pikir asumsi saya untuk sementara, KPK bisa menafsirkan perintah atau keinginan Pak Prabowo,” tegasnya.
Saut menjelaskan bahwa OTT tidak mungkin dilakukan tanpa dasar yang kuat. Biasanya, ada kejadian pidana yang lebih dulu terjadi dan dilaporkan ke KPK. Dari laporan itu, KPK lalu melakukan pendalaman, penyadapan, sampai menetapkan penyelidik dan penyidik. Dia menambahkan, dalam waktu 24 jam publik akan tahu pasal yang dilanggar dan siapa saja yang terlibat.
Pesan Prabowo dari Istana
Selain pandangan dari mantan komisioner KPK, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menyampaikan kembali pesan tersebut.
“Berkali-kali sudah disampaikan Bapak Presiden bahwa salah satu program atau niatan utama kita semua adalah bekerja keras untuk memberantas tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Agustus 2025 seperti dikutip VIVA.co.id.
Dia menekankan pesan itu ditujukan langsung untuk para menteri dan pejabat negara.
“Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan kepada seluruh anggota kabinet, untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” sambungnya.
Menurut Prasetyo, kasus Noel menjadi peringatan serius bagi pemerintahan Prabowo.
“Ini membuktikan bahwa korupsi ini sudah seperti penyakit yang masuk kategori stadium 4, stadium lanjut,” pungkasnya.
OTT Kelima di Tahun 2025
OTT terhadap Noel adalah yang kelima sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK juga mencatat beberapa OTT lain, seperti dugaan suap pejabat DPRD dan Dinas PUPR di Sumatera Selatan pada Maret, kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara pada Juni, sampai dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur pada Agustus.
Halaman Selanjutnya
“Jadi saya pikir ini KPK menunjukkan sebuah babak baru dalam penyidikan di sektor ketenagakerjaan terutama di proyek-proyek terkait dengan padat anggaran, pelatihan kerja, penempatan TKA dan lain-lain,” sambungnya.